Denpasar, (Metrobali.co.id)-

Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari (unavoidable) di era demokrasi dewasa ini. Jutaan netizen memantau media sosial untuk memberikan pendapat bahkan kritik keras.

Namun, pemerintahan harus tetap berjalan. Tantangan terbesar Pemerintah Daerah (Pemda) Bali saat ini adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola aset daerah yang jika dikelola dengan baik dapat berkontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Intelektual Bali, Pengamat Ekonomi Pembangunan, Jro Gde Sudibya dalam catatan opini yang diterima Metro Bali, Kamis (6/11/2026).

Menurut Jro Gde, ada empat tantangan utama yang harus dijawab Pemda Bali:

1. Penataan dan Pencatatan Ulang Aset Tanpa Kompromi

Jro Gde mendorong penataan dan pencatatan kembali aset daerah tanpa kompromi dan tanpa ampun, sehingga bisa disusun neraca aset daerah per 31 Desember 2026. Total aset daerah dan komposisinya harus jelas agar bisa menjadi landasan bagi Gubernur dalam menyusun program pengelolaan aset yang kredibel dan transparan.

2. Laporan Rugi/Laba dan Audit Profesional

Pemda Bali perlu menyusun laporan rugi/laba tahun 2026 bagi aset daerah dengan penilaian profesional berbasis kaidah good governance. Penyusunan laporan keuangan dan audit harus mengikuti prinsip umum yang berlaku (general accepted accounting-auditing principles), sehingga dapat ditemukan secara objektif adanya penyimpangan, pemborosan, dan dugaan korupsi.

3. Dukungan Penuh DPRD Bali

Jro Gde menilai DPRD Bali semestinya mendukung penuh program good governance dalam pengelolaan aset daerah dan pertanggungjawabannya. Hal ini untuk menghilangkan stigma dan dugaan publik, sehingga tercipta prinsip “tidak ada lagi dusta di antara kita” antara eksekutif, legislatif, dan rakyat.

Baca Juga  Ranperda Inisiatif Dewan Diajukan Ke Eksekutif

4. Dampak ke Pertanian, Perikanan, dan Terumbu Karang

Dengan penyehatan pengelolaan aset daerah, PAD Bali diyakini dapat bertumbuh tinggi. Implikasinya, anggaran untuk sektor pertanian, perikanan, dan upaya penyehatan budi daya terumbu karang di seluruh laut Bali yang selama ini super cekak, bisa dipulihkan.

Jro Gde bahkan menyarankan agar mengikuti standar FAO, organisasi pangan dan pertanian PBB, yakni anggaran pertanian dan perikanan minimal 7 persen dari anggaran pembangunan Bali.

“Semoga,” tutup Jro Gde Sudibya.

Tim Redaksi Metro Bali/Sutiawan