Penulis: Herru Prasetyo (HP)

Ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian publik ketika Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, hadir secara langsung di persidangan terkait tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya.

Namun, kali ini kita tidak sedang membicarakan substansi perkara, benar atau tidaknya tuduhan tersebut, ataupun bagaimana proses hukum akan berakhir. Ada hal lain yang justru menarik untuk dicermati, yakni sikap dan pembawaan seorang mantan presiden ketika berada di ruang persidangan.

Coba perhatikan berbagai rekaman video yang beredar luas di masyarakat. Jokowi tampak hadir dengan pembawaan yang tenang dan santun. Tidak terlihat sikap jumawa ataupun gestur yang menunjukkan bahwa dirinya pernah menduduki jabatan tertinggi di negeri ini selama dua periode.

Ada momen ketika ia terlihat bersedia mengambil berkas-berkas yang berada di lantai. Ada pula adegan ketika ia menyambut orang-orang di sekitarnya dengan senyuman, termasuk saat berhadapan dengan Roy Suryo. Gestur-gestur sederhana tersebut menjadi perhatian banyak orang. Bahkan, tidak sedikit yang mengaku terharu menyaksikannya.

Bagi sebagian orang, mungkin itu hanyalah sikap biasa. Namun, bagi saya, ada pesan yang lebih dalam dari peristiwa tersebut. Jabatan tinggi ternyata tidak harus membuat seseorang kehilangan kesederhanaannya. Status sebagai mantan presiden pun tidak lantas menjadi alasan untuk menuntut perlakuan istimewa.

Justru di situlah letak menariknya.

Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi pernah berada di puncak kekuasaan. Ia pernah disambut dengan protokoler kenegaraan, pengawalan ketat, dan penghormatan sebagai kepala negara. Namun, ketika berhadapan dengan proses hukum yang menyangkut dirinya secara pribadi, ia hadir sebagai warga negara yang harus mengikuti mekanisme persidangan.

Kehadiran seorang mantan presiden dalam persidangan dengan posisi sebagai pihak yang menghadapi tuduhan pribadi merupakan pemandangan yang memiliki makna tersendiri dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kekuasaan dan jabatan ternyata tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.

Baca Juga  Bunda Rai Perkuat Sinergi dengan TP PKK Provinsi Bali, Aksi Bergerak dan Berbagi Tahap II Sasar Tiga Kecamatan di Tabanan

Jika menengok sejarah, perjalanan para presiden Indonesia juga menyimpan berbagai dinamika politik dan hukum. Presiden Soekarno pernah menghadapi tekanan politik yang sangat besar setelah peristiwa G30S 1965, sedangkan Presiden Soeharto menghadapi gelombang tuntutan reformasi dan persoalan dugaan korupsi setelah lengser pada 1998. Namun, konteks dan proses yang dihadapi masing-masing tentu berbeda.

Lalu, apa yang bisa kita petik dari peristiwa Jokowi hadir di persidangan ini?

Menurut saya, ada pelajaran tentang kerendahan hati. Seseorang yang pernah berada di puncak kekuasaan ternyata tetap bisa tampil sederhana ketika menghadapi persoalan pribadi. Tidak perlu menunjukkan kebesaran masa lalu, tidak perlu mempertontonkan kemarahan, dan tidak harus membalas setiap sindiran dengan kata-kata keras.

Tentu, sikap santun tidak otomatis membuktikan seseorang benar dalam suatu perkara. Kebenaran tetap harus ditentukan melalui fakta dan proses hukum. Namun, cara seseorang bersikap ketika menghadapi tekanan juga merupakan bagian dari karakter yang layak dicermati.

Di tengah berbagai cemoohan, kritik, bahkan kebencian yang masih dialamatkan kepadanya, Jokowi tampak memilih untuk tidak menjadikan ruang persidangan sebagai panggung pertarungan emosi.

Bagi masyarakat yang menyaksikan dengan pikiran terbuka, mungkin ada sesuatu yang bisa direnungkan dari sikap tersebut. Bahwa kebesaran seseorang tidak selalu terlihat dari seberapa tinggi jabatan yang pernah didudukinya, tetapi juga dari bagaimana ia menempatkan dirinya ketika jabatan itu sudah tidak lagi melekat.

Saya tidak sedang mengajak siapa pun untuk menyukai Jokowi. Setiap orang memiliki kebebasan menilai, mengkritik, bahkan tidak menyukainya. Itu hak masing-masing dalam kehidupan demokrasi.

Namun, marilah kita mencoba menilai seseorang bukan semata-mata berdasarkan sentimen politik atau rasa suka dan tidak suka. Sesekali, gunakan pula hati nurani untuk melihat sisi kemanusiaan yang mungkin selama ini luput dari perhatian.

Baca Juga  PN Denpasar Menangkan Pers, Gugatan Togar Situmorang Dianggap SLAPP

Bagi saya, tidak berlebihan jika Jokowi disebut sebagai seorang “Pertapa Sejati”. Bukan dalam pengertian pertapa yang mengasingkan diri dari kehidupan dunia, melainkan seseorang yang memilih ketenangan, kesederhanaan, dan sikap tidak reaktif ketika berada di tengah riuhnya pujian maupun cercaan.

Sebab, tidak semua orang mampu tetap tersenyum ketika dihujani kritik. Tidak semua orang sanggup merendahkan hati ketika pernah berada di puncak kekuasaan.

Dan mungkin, justru dalam kesederhanaan itulah kita bisa melihat sisi lain dari seorang Jokowi.