Isu Pemakzulan Gibran Menguat Usai Listyo Sigit Ditahan, Pengamat Sebut Penopang Politik Mulai Runtuh
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Dinamika politik di Istana memanas setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditahan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Sehari setelah penetapan tersangka pada Selasa (3/11/2026), Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Listyo bersama dua perwira tinggi lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua. ca9d
Di tengah kasus tersebut, wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Senayan. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah setara SMA. cca3
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, dalam siniar Akbar Faizal Uncensored, Rabu (4/11/2026), mengaitkan tumbangnya Listyo dengan melemahnya pertahanan politik Gibran.
“Upaya pelengseran Gibran ini sudah tak terbantahkan secara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tidak ada lagi celah untuk bisa mempertahankan,” ujarnya. “Penopangmu yang melindungi dari sisi keamanan sudah runtuh. Jadi Listyo Sigit Prabowo sudah ditangkap, sudah ditahan, sudah tidak ada lagi yang melindungi,” kata Selamat. cca3
Di DPR, sejumlah fraksi mulai memanaskan wacana politik. PKB menilai putusan MA bisa menjadi pijakan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, sementara Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Hak Menyatakan Pendapat kemudian diserahkan ke MK adalah jalur yang relevan.
Meski desakan menguat, mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945 mensyaratkan proses panjang, mulai dari Hak Menyatakan Pendapat DPR, putusan MK, hingga sidang MPR dengan kuorum berlapis.
Di sisi lain, kubu Gibran menegaskan tidak akan mundur. Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih, menilai putusan MA tidak berlaku surut dan tidak meruntuhkan legitimasi jabatan Wapres. Wacana pemakzulan diperkirakan baru akan mengerucut setelah masa reses DPR berakhir pada 9 November 2026.
Hingga kini, Bareskrim Polri masih mendalami kasus dugaan penyadapan yang diduga menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur dan menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, pimpinan parpol, hingga jurnalis dan pengusaha.(RED-MB)

