Indikasi Krisis Fiscal Daerah, Pembrontakan PRRI/Permesta Bisa Berulang
Jro Gde Sudibya
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Pemotongan dana transfer daerah dalam APBN 2026 sebesar 24 persen telah mengakibatkan pengurangan dana ini ke daerah hampir sekitar Rp.200 T.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 16 Agustus 2026.
Dikatakan, diperkirakan sekitar 300 kabupaten dan kota mengalami krisis fiscal, kesulitan membayar gaji guru, petugas kesehatan bagi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, mengurangi dana untuk keperluan infrastruktur daerah yang punya kemampuan ungkit tinggi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Jro Gde Sudibya, Dana Desa dalam APBN 2026 diperkirakan sebesar Rp.60 T, 50 persen dipergunakan untuk mendanai pendirian Koperasi Merah Putih, berdampak sangat serius dalam pembangunan perdesaan, yang berperan signifikan dalam mengungkit ekonomi lokal.
Diberitakan pinjaman Kopdes Merah Putih ke Bank Himbara yang direncanakan Rp.220 T, setara dengan hampi 6 tahun anggaran Desa yang dijadikan jaminan, melampaui tahun 2029.
Menurut Menkeu Purbaya menggunakan jaminan dana desa yang anggarannya per tahun Rp.60 T. Jaminan ini untuk kurun waktu 8 tahun, menjadi tanggungan bagi pemerintahan berikutnya.
Menurut Jro Gde Sudibya, Indikasi terjadi krisis fiscal di banyak daerah, ketidak-puasaan bagi Pemerintahan Desa, bisa saja memicu perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat, seperti peristiwa PRRI/Permesta, Pusat Pemerintahan Revolusioner Indonesia yang berpusat di Padang, Sumatera Barat.
“Perlawanan terhadap pemerintah Pusat karena sentralisme dan pembagian keuangan yang dinilai tidak adil dalam hubungan Pusat – Daerah,” katanya .
Dikatakan, perlawanan ini berlangsung tahun 1957 – 1961, dengan salah satu tokohnya ekonomi cum politisi senior Prof.Soemitro Djojohadikoesumo, yang merupakan ayah dari Presiden Prabowo.
Menurut Jro Gde Sudibya, sejarah bisa saja terulang, menyimak hubungan pusat daerah yang eksploitatif dan tidak adil, sumber daya daerah terkuras ke Jakarta, daerah terengah-engah menghidupi daerahnya masing-masing.
“Bagi sejumlah daerah yang kaya sumber daya alam, tambang dan sawit, alamnya rusak, penduduknya miskin dan sebagian tergusur dari tanah leluhurnya, bak kata pepatah “ayam mati di lambung padi”,” katanya.
Dikatakan, Tema 81 Tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, “jauh panggang dari api” dengan realitas sosial yang ada. Pemerintah Daerah “menjerit” kesulitan pendanaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah, kesenjangan pendapatan tinggi.
“Sebuah ironi, daerah dengan sumber daya alam yang kaya, seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Halmahera Utara, seluruh provinsi di Papua, angka kemiskinannya tinggi,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, terjadi paradoks di sini, kekayaan sumber daya alam tidak memberikan berkah buat masyarakat lokal, tetapi sebut saja “kutukan” buat mereka.
“Alamnya rusak, tetap miskin dan bahkan jutaan orang “terusir” dari tanah adanya. Sebuah paradoks dan ironi kemerdekaan,” katanya.
[
Jurnalis Nyoman Sutiawan

