Ilustrasi

 

Denpasar, (Metrobali.co.id) 

Jawab atas Pemberitaan “Manuver Oligarki di Balik Penolakan Proyek LNG Sidakarya?” yang Terbit pada 8 Juli 2025
Link berita: https://metrobali.co.id/manuver-oligarki-di-balik-penolakan-proyek-lng-sidakarya

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: I Wayan Patut
Jabatan/Instansi: Prajuru Desa Adat Serangan
Alamat: Desa Serangan
No. Kontak: 081239184966

Sehubungan dengan pemberitaan yang dimuat di MetroBali.com pada tanggal 8 Juli 2025 dengan judul “Manuver Oligarki di Balik Penolakan Proyek LNG Sidakarya”, kami merasa bahwa pemberitaan tersebut tidak akurat dan berpotensi merugikan nama baik kami. Khususnya pada bagian yang menyebutkan bahwa:

> Dalam sidang AMDAL yang digelar Kementerian KLHK pada 26 Maret 2025, baik Bendesa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha maupun I Wayan Patut menyampaikan masukan konstruktif. Mereka tidak menunjukkan sikap penolakan, bahkan mendorong integrasi kajian pariwisata dan perlindungan ekosistem terumbu karang serta nelayan. Wayan Patut kala itu bahkan meminta agar hasil pengerukan bisa digunakan untuk memperluas area parkir Pura Sakenan dan mengusulkan program adaptasi ekosistem bawah laut sebelum konstruksi dimulai. Namun, pernyataan bernada positif itu berubah drastis dalam diskusi publik yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Denpasar, 16 Juni 2025.

 

Kami menilai bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menimbulkan persepsi keliru terhadap posisi kami. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berikut kami sampaikan hak jawab:

HAK JAWAB

Pada tahun 2022, dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Lurah Serangan, diinformasikan bahwa kapal pengangkut LNG akan berada sejauh 4 KM dari pemecah gelombang atau tubir dan hanya datang sebulan sekali. Namun, untuk penyalurannya akan digunakan pipa bawah laut dan sekitar 220 kapal kecil yang akan mengangkut LNG ke terminal darat LNG Sidakarya.

Baca Juga  PT Indonesia Kaishi Tourism Property Lakukan Pelanggaran Berat Bangun Lift Kaca di Pantai Kelingking, Gubernur Bali dan Bupati Klungkung Perintahkan Pembongkaran

Pada kesempatan itu, saya sempat mempertanyakan program mitigasi dan adaptasi terhadap lingkungan, namun tidak ada jawaban yang jelas. Sementara itu, hasil pengerukan dua lokasi pelabuhan sempat kami harapkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul atau jalan sekitar Pura Sakenan.

Memasuki tahun 2025, saudara Ananta Karna (DEB) menyampaikan bahwa pemanfaatan kawasan Tahura di Serangan memerlukan proses yang melibatkan Jakarta. Namun hingga saat itu, kami dari pihak prajuru Desa Adat tidak pernah menerima dokumen ANDAL terbaru sejak sosialisasi 2022.

Kami juga hadir dalam pertemuan di Hotel Mercure Sanur, namun program mitigasi dampak lingkungan dan sosial juga belum dijelaskan secara rinci. Kekhawatiran kami bertambah karena wilayah Melasti di kawasan Tahura Ngurah Rai (Muntig Siokan), yang merupakan hutan lindung, dengan mudahnya diberikan kepada pihak lain, sementara Desa Adat Serangan bisa jadi akan dipersulit di kemudian hari.

Hal yang mengejutkan adalah informasi bahwa kapal LNG sepanjang 300 meter akan berlabuh hanya sekitar 500–700 meter dari kawasan pemukiman Serangan. Ini berarti Serangan akan berada di “ring satu” risiko.

Sejak awal tahun 2022, saya telah mempertanyakan mengapa proyek ini tidak ditempatkan di lokasi lain, mengingat Serangan sudah menjadi kawasan wisata. Dalam pertemuan di Mercure, pihak DEB dan tim AMDAL memang menjanjikan perbaikan dan penyesuaian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret.

Kekhawatiran kami bukan tanpa dasar. Dekatnya proyek dengan kawasan pemukiman menimbulkan potensi dampak sosial yang signifikan terhadap nelayan, wilayah tangkap, serta hasil tangkapan. Ruang laut yang semakin sempit akan menyulitkan penggunaan alat tangkap tradisional. Saat ini, jumlah kapal yang berlabuh di kawasan dermaga Serangan sekitar 70 kapal, sudah padat, dan rencana penambahan 220 kapal LNG jelas akan menimbulkan tekanan besar.

Baca Juga  Aditya Yusma “Mas Ndaru” Bersama Kapolri dan PJU Mabes Polri Meriahkan CFD dalam Rangkaian HUT Bhayangkara ke-79

Kawasan manuver kapal seluas 700 meter hingga 1 KM serta dredging sedalam 15 meter dikhawatirkan akan merusak padang lamun dan ekosistem terumbu karang, yang selama ini menjadi pelindung alami pantai dari hempasan gelombang laut. Kerusakan ini bisa mengancam kawasan pesisir, Tahura Ngurah Rai, hingga Pura Sakenan.

Dari sisi ekonomi, kami juga menyoroti bahwa DEB tidak sepenuhnya dimiliki oleh Perumda. Proyek ini berisiko menurunkan kunjungan wisata serta mengganggu usaha perikanan seperti keramba lobster, ikan kerapu, hingga aktivitas jasa nelayan. Selain itu, kehadiran FSRU bisa mengurangi area labuh kapal/fast boat yang menggunakan dermaga Serangan dan berimbas pada Pendapatan Asli Desa (PAD).

Singkatnya, terdapat ketidaksesuaian antara informasi dalam sosialisasi tahun 2022 dan 2025, serta belum adanya tindak lanjut atas masukan kami soal mitigasi dampak lingkungan dan sosial. Maka dari itu, penolakan kami terhadap proyek LNG ini berlandaskan pada kekhawatiran yang nyata dan bukan semata-mata “manuver” seperti yang diberitakan.(rls)