Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Koster menegaskan bahwa implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten.

Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Gubernur Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, Bali membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat.

Hal ini penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui pemanfaatan Dashboard ARISE, Gubernur Koster berharap perangkat daerah mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana secara lebih terukur. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga  Polres Klungkung Tindak Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Penjualan Pertalite Rp50 Ribu per Botol Diungkap

Gubernur Koster menambahkan bahwa penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.

Dalam konteks ini, ketahanan fiskal terhadap risiko bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang. Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali dan wisatawan.

Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan ARISE, Gubernur Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam pidato utamanya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi.

Adriyanto menyampaikan bahwa implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting karena dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  PDIP Sebut Wapres Pengganti Gibran Idealnya dari Partai Besar di DPR

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Penulis: Tim Redaksi Metrobali