Mangupura, (Metrobali.co.id)-

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2027 menjadi Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta. Usulan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Badung pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 5 November 2026.

Pandangan umum yang dibacakan I Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si., tersebut menilai besaran UMK Badung saat ini masih perlu ditingkatkan apabila memperhitungkan kebutuhan fisik minimum (KFM), kebutuhan hidup layak (KHL), serta kebutuhan pertahanan budaya (KPB).

Gerindra mencatat UMK Badung tahun sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.791.002,57, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor akomodasi serta makan dan minum hotel bintang 4 dan 5 mencapai Rp3.828.912,60.

Meski menjadi UMK dan UMSK tertinggi di Bali, Fraksi Gerindra menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Badung, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan tradisi dan budaya Bali.

Selain persoalan upah, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satunya kemacetan serta kecelakaan yang kerap terjadi di tanjakan ekstrem Jalan Goa Gong, Jimbaran. Pemerintah Kabupaten Badung didorong segera melakukan penyesuaian elevasi jalan, perbaikan geometris, pemasangan portal pembatas tinggi kendaraan, guardrail, hingga pembangunan jalan alternatif.

Gerindra juga meminta penataan dan perbaikan menyeluruh akses Jalan Pratama, Tanjung Benoa, agar menjadi perhatian pemerintah pada 2027. Persoalan lahan SMP Negeri 3 Kuta Selatan yang menggunakan tanah pelaba Desa Adat Tanjung Benoa serta lahan TPS3R setempat turut diminta segera diselesaikan.

Pada sektor pengendalian banjir, Fraksi Gerindra menyoroti pengerjaan proyek drainase kawasan Dewi Sri, Kuta, senilai Rp48,2 miliar lebih yang dinilai berjalan lamban. Pemerintah diminta menuntaskan pekerjaan tersebut, termasuk menangani sejumlah ruas jalan yang masih menjadi langganan banjir.

Baca Juga  Amankan 12 Plastik Klip, Satres Narkoba Polres Jembrana Bekuk Pengedar Sabu

Sementara itu, untuk mengantisipasi banjir di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita), Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah melakukan pengerukan sedimentasi Tukad Mati sepanjang kurang lebih lima kilometer. Namun, pengerjaan yang saat ini menggunakan dua unit ekskavator amfibi dinilai belum maksimal. Fraksi Gerindra meminta penambahan minimal tiga unit ekskavator amfibi agar pengerukan dapat dilakukan lebih masif dan berkelanjutan.

Persoalan keamanan kawasan pariwisata juga menjadi perhatian. Gerindra meminta Bupati Badung meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan Imigrasi untuk mengantisipasi aksi pencopetan, penjambretan, penipuan atau scamming, parkir semrawut, serta berbagai gangguan ketertiban lainnya. Bahkan, Fraksi Gerindra mendorong pengaktifan Pol PP Pariwisata selama 24 jam di kawasan destinasi premium Badung.

Terkait penerangan jalan umum (PJU), pemerintah juga diminta segera memasang lampu penerangan di sejumlah titik rawan kriminalitas, seperti Jalan Dewi Sri 8, Jalan Dewi Sri 4, Jalan Pararaton Utama, Jalan Pararaton, Jalan Bali Deli Seminyak, dan Jalan Pantai Kayu Aya Seminyak.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah dirancang sebesar Rp11,643 triliun lebih, sedangkan belanja daerah mencapai Rp13,379 triliun lebih. Gerindra menyetujui sejumlah prioritas anggaran, termasuk pembangunan breakwater senilai Rp1,002 triliun lebih untuk mempercepat penanganan abrasi Pantai Kuta.

Fraksi Gerindra juga menyetujui kebijakan pemberian bantuan uang pada hari raya keagamaan kepada kepala keluarga di Badung yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta sebagai upaya mitigasi dampak inflasi menjelang hari besar keagamaan.

Mengenai rencana penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp150 miliar, Gerindra menekankan agar tambahan modal tersebut menjadi momentum penyelesaian krisis air bersih, khususnya di wilayah Kuta Selatan seperti Pecatu, Kutuh, Ungasan, Jimbaran, dan Sawangan.

Baca Juga  OJK Provinsi Bali Gelar Kick Off dan Training of Trainers Modul Ajar Literasi Keuangan

Gerindra mendorong peningkatan kapasitas debit air dari 800 liter per detik menjadi 2.000 liter per detik, perluasan jaringan distribusi, serta penguatan teknologi desalinasi menggunakan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Sementara untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida), Fraksi Gerindra menyetujui penyertaan modal sebesar Rp10 miliar pada tahun anggaran 2027. Penambahan modal tersebut merupakan bagian dari komitmen bertahap Pemkab Badung yang ditargetkan mencapai total Rp155 miliar pada 2030.

Terhadap Raperda pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Gerindra juga menyatakan persetujuan karena substansi aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi nasional dan transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan.

Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima dan menyetujui keempat Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai tahapan pembahasan selanjutnya.

Gerindra berharap berbagai masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan Badung pada 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga memberikan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jurnalis Nyoman Sutiawan