Denpasar, (Metrobali.co.id)

Temuan mengejutkan terjadi saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Rabu (17/9/2025). Dalam sidak tersebut, para legislator mendapati sebuah pabrik material konstruksi berdiri di kawasan hutan mangrove yang seharusnya steril dari aktivitas industri.

 

Ironisnya, pabrik tersebut diketahui dimiliki oleh seorang warga negara asing asal Rusia. Ketua Pansus, I Made Supartha, mengaku heran dengan keberadaan bangunan industri di area konservasi. Ia juga mempertanyakan kinerja Satpol PP Bali yang dinilai baru bertindak setelah adanya desakan dari DPRD.
“Ada apa dengan Satpol PP Bali? Kenapa baru bergerak setelah kami desak?” sindir Supartha.

Sekretaris Pansus, Dewa Rai, menambahkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut pelanggaran tata ruang, tetapi juga menyentuh isu serius terkait status kepemilikan lahan. Pasalnya, DPRD menemukan adanya sertifikat tanah di kawasan hutan negara.
“Selama saya menjadi anggota DPRD, baru kali ini saya melihat ada sertifikat tanah di kawasan hutan negara,” ungkapnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Satpol PP Bali langsung menutup sementara operasional pabrik. Penutupan dilakukan karena manajemen tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lengkap. Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, memastikan pihaknya akan menunggu kelengkapan dokumen sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Selain melanggar tata ruang, DPRD menilai aktivitas industri di kawasan konservasi berpotensi merusak ekosistem mangrove dan meningkatkan risiko bencana ekologis, termasuk banjir bandang dan intrusi air laut. Pansus DPRD Bali juga berencana memanggil manajemen pabrik serta instansi terkait, termasuk BPN dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengusut dugaan penerbitan sertifikat tanah di kawasan hutan negara.

Baca Juga  Bank Himbara "Babak Belur", Akibat Kebijakan Fiscal dan Moneter Pemerintah yang Sembrono

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola lahan konservasi, perizinan penanaman modal asing (PMA), hingga lemahnya pengawasan aparat di lapangan. (RED-MB)