Denpasar,  (Metrobali.co.id)

 

Praktik prostitusi yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali kembali terungkap. Kali ini, tiga perempuan WNA diduga menawarkan jasa prostitusi melalui sebuah website yang pengelolaannya diarahkan oleh seorang admin yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Ketiga perempuan tersebut diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam patroli siber yang dilakukan pada 28 Oktober 2026. Penindakan berlangsung di sebuah vila di kawasan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang secara rutin dilakukan petugas untuk memantau aktivitas mencurigakan WNA di wilayah kerja Imigrasi Denpasar.

“Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Imigrasi Denpasar terus kami tingkatkan, khususnya terhadap dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan keterlibatan dalam praktik prostitusi,” jelas Haryo Sakti saat gelar perkara di Kantor Imigrasi Denpasar, Senin (2/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga perempuan WNA yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi dengan menawarkan tarif berbeda-beda.

Mereka masing-masing berinisial JN, warga negara Uganda, AS, warga negara Rusia, dan BDC, warga negara Nigeria.

JN diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan dan diduga menawarkan jasa prostitusi dengan tarif 100 dolar AS untuk durasi dua jam.

Sementara itu, AS memasang tarif sebesar Rp13,7 juta. Adapun BDC menawarkan tarif Rp3,5 juta untuk durasi dua jam.

Dalam pemeriksaan, petugas juga menemukan bahwa BDC telah mengalami overstay atau melebihi masa izin tinggal selama 54 hari.

Dari lokasi penindakan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa kondom dan minyak pelumas yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Baca Juga  PSEL Denpasar Raya Senilai Rp3 Triliun Ternyata AMDAL Belum Rampung, DPRD Bali Janji Kawal

Admin Website Masih Ditelusuri
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus ini adalah keberadaan admin yang diduga mengatur atau mengarahkan aktivitas para perempuan tersebut melalui website.

Hingga pemeriksaan dilakukan, pihak Imigrasi Denpasar belum mengetahui identitas maupun keberadaan admin yang dimaksud.

“Keberadaan adminnya untuk saat ini kita belum tahu,” ungkap Haryo Sakti.

Pihaknya juga belum dapat memastikan apakah praktik tersebut berkaitan dengan jaringan prostitusi internasional. Dugaan keterlibatan jaringan yang lebih luas masih dalam pendalaman petugas.

Haryo Sakti menegaskan, patroli siber dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau website, akun, maupun grup WhatsApp yang terindikasi digunakan untuk aktivitas mencurigakan oleh WNA.

Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Bali.

WNA Ghana Overstay 115 Hari Hidup dari Mengemis
Selain mengungkap dugaan praktik prostitusi yang melibatkan tiga perempuan WNA, Imigrasi Denpasar juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan seorang WNA asal Ghana berinisial CYA pada 29 Oktober 2026.
CYA diketahui telah mengalami overstay selama 115 hari dan kehabisan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan keterangan petugas, WNA tersebut diketahui bertahan hidup dengan meminta uang kepada warga sekitar. Masyarakat setempat sempat memberikan bantuan, namun keberadaannya kemudian dilaporkan karena dikhawatirkan mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

“Warga memang memberikan uang kepada yang bersangkutan. Namun, karena dia orang asing, maka dikhawatirkan bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan warga sekitar. Warga melaporkan kondisi ini kepada petugas berwenang dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas Imigrasi Denpasar,” jelasnya.

Haryo Sakti menegaskan, setiap temuan pelanggaran keimigrasian akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terhadap para WNA yang terbukti melakukan pelanggaran, Imigrasi dapat menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi.

Baca Juga  Pansus TRAP DPRD Bali Cecar BTID Soal UU Ekologis Tukar Guling Lahan Mangrove

Dalam penanganan kasus tersebut, Imigrasi Denpasar mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian.

“Imigrasi tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian dan akan menindaklanjuti setiap temuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Haryo Sakti.

 

(Jurnalis: Tri Widiyanti)