Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-41 yang digelar pada Jumat (19/6/2026) berlangsung panas setelah salah seorang wakil rakyat yakni Wakil Ketua II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, dari Fraksi Partai Golkar melakukan aksi walk out saat pembacaan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) terkait kasus PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Aksi tersebut terjadi ketika Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membacakan rekomendasi kasus BTID oleh Pansus TRAP yang kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti.

Detik detik politisi asal Buleleng ini meninggalkan ruang sidang paripurna pun terpantau kamera dan menjadi sorotan publik.

“Dia pergi saat pak Ketua DPRD membacakan rekomendasi mendadak dia pergi dan tidak kembali sampai sidang berakhir,” ungkap sumber di DPRD Bali.

Disisi lain, Kresna Budi dalam keterangannya menilai pembacaan sebagian rekomendasi dalam rapat paripurna berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tugas Pansus TRAP telah selesai, padahal masih terdapat sejumlah temuan lain yang masih dalam proses pendalaman.

Menurutnya, berdasarkan keputusan pembentukan pansus, masa kerja pansus berlangsung selama enam bulan. Namun, masa tugas tersebut dapat berakhir lebih cepat apabila laporan pansus telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dan diterima dalam rapat paripurna.

“Karena itu, mekanisme dan tata tertib DPRD harus dijalankan secara konsisten agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” pandangnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha. Ia menegaskan bahwa dokumen yang dibacakan dalam rapat paripurna bukanlah laporan akhir pansus, melainkan rekomendasi atas sejumlah temuan yang telah selesai diperdalam.

Baca Juga  Senin Membara Di Buleleng, Enam Kebakaran Terjadi Dalam Sehari

Menurut Supartha, terdapat perbedaan mendasar antara laporan pansus dan rekomendasi pansus.

“Yang diparipurnakan itu rekomendasi, bukan laporan pansus. Laporan pansus baru akan disampaikan setelah masa tugas pansus berakhir. Ini dua hal yang berbeda,” tegasnya.

Supartha menjelaskan, dari sembilan temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pansus TRAP, dua temuan telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan kepada pemerintah daerah.

Dua temuan tersebut meliputi persoalan yang berkaitan dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan Serangan, Denpasar Selatan, serta bangunan vila yang diduga berdiri secara ilegal di kawasan hutan negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Ia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh temuan pansus harus selesai dibahas sebelum rekomendasi disampaikan kepada pihak eksekutif.

“Rekomendasi bisa diberikan kapan saja sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan pemerintah daerah. Tidak harus menunggu seluruh tugas pansus selesai,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Supartha juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan Fraksi Golkar dalam rapat internal DPRD Bali yang sebelumnya membahas dan menyepakati penyampaian rekomendasi tersebut.

Menurutnya, keputusan membawa rekomendasi ke rapat paripurna bersama pihak eksekutif telah disepakati mayoritas anggota DPRD Bali melalui forum internal dan telah masuk dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus).

“Kalau mengikuti rapat internal tentu akan memahami bahwa yang dibahas adalah rekomendasi, bukan laporan. Keputusan itu sudah disepakati mayoritas anggota DPRD,” ujarnya.

Supartha berpendapat bahwa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta Tata Tertib DPRD, memberikan ruang bagi pansus untuk mengeluarkan rekomendasi sebelum masa tugasnya berakhir.

Di sisi lain, Kresna Budi menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan mekanisme kelembagaan DPRD agar tidak menimbulkan polemik hukum maupun administratif.
Perbedaan pandangan tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait tindak lanjut rekomendasi Pansus TRAP terhadap sejumlah temuan strategis, termasuk pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan, Kota Denpasar.

Baca Juga  Vila WNA di Tibubeneng Dijarah, Kerugian Tembus Rp 550 Juta

(Jurnalis : Tri Widiyanti)