Buleleng, (Metrobali.co.id) –

 

Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra melantik dan sumpah/janji Empat pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Senin (22/12/2015), di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.

Ke empat pejabat yang dilantik tersebut, Ketut Sudarmi, SE., M.AP sebagai Sekretaris Dinas, I Ketut Sudiana, SE. sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Gede Sumitra, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, serta Luh Ernayani, SE.M.AP sebagai Kepala Sub Bagian Umum.

Bupati Sutjidra dalam kata sambutannya mengatakan pengangkatan pejabat Disdukcapil memiliki mekanisme khusus. Karena sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam hal ini Pemerintah daerah hanya mengusulkan, sementara proses penilaian hingga persetujuan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

“Untuk Disdukcapil, sistem meritokrasi sepenuhnya dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita mengusulkan, yang menilai dan memberikan persetujuan adalah Kemendagri. Setelah SK Menteri Dalam Negeri terbit, pelantikan wajib dilaksanakan paling lambat satu bulan. Ini bukan eksklusif, tapi memang aturan,” jelasnya.

Sutjidra menyebutkan, seluruh pejabat yang diusulkan mendapat persetujuan penuh dari Kemendagri, sehingga pelantikan dapat dilaksanakan pada akhir Desember 2025. Dan apabilq tidak segera ditindaklanjuti, maka proses harus diulang dari awal yang memerlukan waktu lebih lama.

“Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Bukan karena kepentingan tertentu,” tegasnya

Ia juga menerangkan dalam sistem merit tidak dikenal istilah kekosongan jabatan, sementara waktu mutasi sepenuhnya mengikuti mekanisme pusat.

Menurut Sutjidra dengan adanya peran strategis Disdukcapil sebagai perangkat daerah yang mengelola administrasi kependudukan masyarakat sejak lahir hingga meninggal dunia, maka aparatur Disdukcapil dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta profesional.

Baca Juga  Gajah Tunggang di Bali Resmi Dihentikan

“Sekarang sudah era digitalisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, aparatur harus mengadopsi sistem digital. Dengan data yang akurat, pelayanan akan lebih cepat. Masyarakat bahkan tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil, cukup dari desa,” ucapnya menegaskan.

Bupati Sutjidra kembali menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas pungutan liar.

“Pelayanan administrasi kependudukan harus tanpa pungutan dan tanpa perantara. Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada perantara. Kalau ada pungutan, itu pungli dan tidak dibenarkan,” urainya.

“Kami ingatkan praktik perantara sangat sensitif. Karena dapat mencoreng citra pelayanan pemerintah, meskipun pungutan dilakukan oleh pihak luar. Untuk itu, diminta kepala desa dan perangkat desa ikut berperan aktif membantu masyarakat agar terhindar dari praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan,” ujarnya menambahkan.

Menutup sambutannya, Bupati Sutjidra mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk mengabdi dengan tulus, menjalankan amanah secara bertanggung jawab, menjaga soliditas internal, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang modern, bersih, dan terpercaya di Kabupaten Buleleng. GS