Belu, (Metrobali.co.id)

 

Sengketa kepemilikan tanah antara Wakil Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, dengan seorang janda lansia, Anastasia Lotu (60), memasuki babak baru. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu membantah klaim bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan melalui proses Akta Jual Beli (AJB).
Tanah yang menjadi objek sengketa berada di Dusun Wehas, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lahan tersebut selama ini diklaim telah dikuasai dan dikelola keluarga Anastasia Lotu secara turun-temurun sejak tahun 1826.

Sebelumnya, Januaria Awalde Berek yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Belu menyatakan dirinya memiliki hak sah atas tanah tersebut. Ia mengaku membeli tanah dari Yakobus Bouk dan memperoleh sertifikat hak milik pada 2004 melalui mekanisme Akta Jual Beli (AJB).

Namun, Kepala BPN Kabupaten Belu, Christin Mudasih, S.ST, memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, sertifikat yang diterbitkan pada 2004 memang didasarkan pada perolehan melalui jual beli, tetapi prosesnya tidak menggunakan AJB karena saat itu tanah belum bersertifikat.
Christin menjelaskan bahwa transaksi dilakukan secara di bawah tangan dengan hanya menggunakan kwitansi sebagai dasar pengajuan sertifikat.

“Tanah sebelumnya belum bersertifikat, jual beli tidak menggunakan Akta Jual Beli (AJB), tetapi dilakukan di bawah tangan dengan kwitansi. Sehingga indikasi awal adalah adanya klaim ganda antara pihak penjual dan pihak yang saat ini menguasai tanah tersebut,” jelas Christin.

Ia menambahkan, dalam menentukan kepemilikan tanah terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yakni bukti fisik berupa penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta bukti yuridis berupa dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
BPN Belu juga menegaskan siap mendukung proses penanganan sengketa yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum.

Baca Juga  Cegah ASN Terjerat Pinjol Dan Investasi Bodong, Pemkab Buleleng Perkuat Literasi Keuangan

Di sisi lain, Anastasia Lotu bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan warisan keluarga yang telah dikuasai leluhurnya sejak 1826. Setelah menikah, ia mengaku menerima warisan tanah itu dari orang tuanya pada 1973 dan terus mengelolanya hingga sekarang.

Menurut Anastasia, tanah tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat milik Suku Uma Bei Sesu dan Uma Bei Hoar. Ia mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran maupun penerbitan sertifikat atas nama pihak lain.

Kasus ini mulai mencuat pada 1 Juli 2026 saat dirinya bersama keluarga menebang sejumlah pohon yang ditanam di lahan tersebut untuk merenovasi rumah peninggalan orang tuanya. Aktivitas itu dihentikan polisi setelah adanya laporan dari Januaria Awalde Berek yang mengklaim tanah tersebut telah bersertifikat atas namanya.

Anastasia mengaku baru mengetahui adanya sertifikat ketika polisi mengamankan kayu hasil tebangan tersebut.

Untuk memperkuat klaimnya, ia menunjukkan berbagai bukti penguasaan fisik lahan, mulai dari tanaman yang telah lama tumbuh, sumur yang dibangun bersama seorang misionaris asal Jerman pada 1973, sebagian lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Gedung SDK Amahatan pada 1980, hingga bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rutin dilakukan setiap tahun.
Kuasa hukum Anastasia Lotu, Primus Klau, SH, menilai perbedaan keterangan antara Kepala BPN Belu dan pemegang sertifikat menjadi fakta penting yang perlu diuji melalui proses peradilan.
Menurutnya, apabila benar transaksi jual beli pada 2004 hanya dilakukan menggunakan kwitansi tanpa Akta Jual Beli, maka keabsahan sertifikat hak milik yang terbit patut dipertanyakan.

Primus mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pemindahan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Baca Juga  Dekranasda Badung Terima Study Tiru Dekranasda Bolaang Mongondow

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dasar kepemilikan Yakobus Bouk saat menjual tanah tersebut kepada Januaria Awalde Berek, mengingat menurut keterangan BPN, tanah itu belum bersertifikat pada saat transaksi dilakukan.

“Kalau benar tanah itu belum bersertifikat pada saat transaksi dilakukan, maka perlu dipertanyakan apa dasar hak yang dimiliki penjual ketika menjual tanah tersebut,” ujar Primus.

Ia menegaskan bahwa apabila nantinya terbukti penjual bukan pihak yang berhak atas objek tanah tersebut, maka legalitas transaksi maupun sertifikat yang lahir dari proses tersebut layak diuji melalui pengadilan.

Saat ini, tim kuasa hukum Anastasia masih mendalami seluruh dokumen dan fakta sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Sengketa tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat daerah dan seorang warga lansia yang mengklaim telah menguasai lahan secara turun-temurun selama hampir dua abad. (rls)