Jakarta, (Metrobali.co.id)-

Di tengah belum adanya pengumuman resmi dari Bareskrim Polri terkait daftar korban penyadapan ilegal, sejumlah elite politik justru ramai-ramai mengklaim dirinya masuk dalam daftar yang disadap oleh eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya.

Fenomena ini dinilai sebagai upaya membangun jarak dan mencuci tangan dari kedekatan yang selama ini terjalin dengan LSP.

Padahal, hingga kini Bareskrim Polri belum pernah merilis secara resmi siapa saja yang menjadi korban penyadapan ilegal tersebut.

Kabar Burung Daftar 6K Nomor

Terbaru, beredar kabar burung di kalangan elite tentang daftar 6.000 (6K) nomor yang diduga disadap. Namun, daftar tersebut belum dapat dinyatakan sah karena tidak bersumber dari pengumuman resmi Bareskrim.

> “Maka meski elite terdapat namanya dalam daftar 6K tersebut, tidak berarti namanya clear and clean dari komplotan LSP,” tulis Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan Inisiator Sumatera Connection, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11).

Menurut Sutrisno, komplotan LSP dalam memilih dan memilah target yang disadap masih harus dibongkar tuntas oleh Bareskrim. Termasuk tidak adanya ‘Solo Gank’ dalam daftar 6K tersebut tidak serta merta berarti mereka bukan perancang atau penerima manfaat.

Desak Bentuk TIGPF

Untuk menghindari conflict of interest karena kasus ini menyeret sesama anggota Polri, Sutrisno mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF).

TIGPF diusulkan melibatkan lintas lembaga: Polri, BIN, BSSN, Komnas HAM, Kejagung, KPK, dan PPATK.

“TIGPF bekerja untuk mengungkap motif dan tujuan, korban, serta aliran dana dalam pengadaan peralatan dan dana operasional penyadapan ilegal komplotan LSP,” tegasnya.

Ia menilai Bareskrim terkesan menurunkan tensi dan memperlambat pembongkaran kasus. Perlambatan ini dikhawatirkan memberi ruang bagi komplotan lain untuk mengaburkan kasus dan menghilangkan barang bukti.

Baca Juga  PLN Siapkan Sistem Kelistrikan Berlapis untuk Dukung Kelancaran PKB XLVIII 2026

“Akibatnya publik disuguhi berbagai informasi liar dan hoax yang justru dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada Polri dan pemerintah,” ujarnya.

Sutrisno berharap pembentukan TIGPF oleh Presiden Prabowo akan didukung penuh rakyat, di tengah persoalan ekonomi lain seperti tingginya harga bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat.

Penulis: Tim Redaksi Metro Bali
*Editor: Nyoman Sutiawan