Foto: Ketua DPD Golkar Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Denpasar, (Metrobali.co.id)-

Gangguan kelistrikan yang menyebabkan listrik padam atau blackout di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (10/10/2025) malam, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemadaman yang berlangsung sekitar satu jam itu membuat operasional bandara sempat lumpuh dan menimbulkan kekhawatiran soal kesiapan infrastruktur penunjang transportasi udara di Bali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menilai peristiwa blackout tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat rencana pembangunan bandara kedua di Bali Utara.

“Kalau terjadi blackout, ya dinikmati saja, karena itu kan sifatnya incidental. Tapi sebaiknya memang kita punya dua bandara. Blackout kemarin kan hanya sebentar, sekitar satu jam, namun sebenarnya secara SOP seharusnya tidak boleh terjadi blackout sama sekali,” ujar Demer saat ditemui di sela kegiatan Musda Golkar Denpasar, Minggu (12/10/2025).

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali ini, pembangunan bandara kedua bukan hanya untuk mengatasi potensi gangguan teknis seperti blackout atau kesalahan manusia (human error), melainkan juga untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap berbagai situasi darurat, termasuk bencana alam yang bisa menghambat operasional bandara utama.

“Harapan saya, semoga segera terbangun bandara kedua. Ini bukan hanya soal teknis atau human error, tapi juga soal kesiapsiagaan menghadapi bencana atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan bandara tidak beroperasi. Kita tahu, kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi,” tegasnya.

Demer mengingatkan bahwa kapasitas Bandara Ngurah Rai saat ini sudah mendekati batas maksimum. Menurutnya, upaya memperluas bandara di lokasi yang sama sudah tidak memungkinkan, sementara biaya perluasan pun akan sangat besar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar segera menentukan lokasi pembangunan bandara baru.

“Kita juga paham bahwa Bandara Ngurah Rai sudah mendekati batas ambang maksimum kapasitasnya. Karena itu, saya berharap pemerintah segera menentukan lokasi untuk membangun bandara baru. Perluasan di lokasi yang sekarang sudah tidak memungkinkan, dan kalaupun dipaksakan, biayanya akan sangat besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Demer menilai pembangunan bandara kedua juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di Bali. Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

“Selain itu, pembangunan bandara baru juga penting untuk pemerataan. Sebab, pertumbuhan tanpa pemerataan adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas. Saya berharap pertumbuhan di Bali bisa lebih merata, salah satunya dengan membangun bandara kedua. Kalau pemerataan tercapai, kesenjangan sosial pun tidak akan terlalu tinggi,” tambahnya.

Politikus senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng itu juga menyinggung bahwa banyak gejolak sosial di berbagai negara dipicu oleh kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Ia menilai, kondisi tersebut bisa saja terjadi di Bali jika pertumbuhan tidak disertai pemerataan yang adil.

“Dari yang saya pelajari, banyak kerusuhan atau gejolak di negara lain disebabkan oleh kesenjangan sosial yang tinggi. Termasuk peristiwa kerusuhan yang baru-baru ini terjadi, salah satu pemicunya juga adalah kesenjangan antara elit dan rakyat yang terlalu jauh,” ungkapnya.

“Nah, di Bali pun, kalau pemerataan tidak terjadi dan kesenjangan terus meningkat, sangat mungkin hal seperti itu terjadi. Tentu, hal yang kita tidak inginkan bersama. Karena itu, sebelum terjadi, sebaiknya kita bisa melakukan mitigasi dan perencanaan,” lanjut Demer.

Ia pun berharap, percepatan pembangunan bandara kedua dapat menjadi solusi nyata untuk pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur transportasi di Bali.

“Harapan saya, pembangunan bandara kedua bisa menjadi salah satu sumber pemerataan pembangunan di Bali,” pungkasnya. (dan)