Denpasar, (Metrobali.co.id) –

 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Gajah Sumatera yang dikelola lembaga konservasi di Bali. Upaya pembinaan, pemantauan, hingga peningkatan standar kesejahteraan satwa terus dilakukan agar pengelolaan gajah tetap sejalan dengan prinsip konservasi serta etika perlindungan satwa liar.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan yang secara resmi menghentikan peragaan gajah tunggang (elephant riding) melalui Surat Edaran (SE) Dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025.
Surat edaran tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga konservasi yang mengelola satwa gajah di Indonesia.

Kebijakan penghentian elephant riding dinilai sebagai bagian penting dari peningkatan animal welfare (kesejahteraan satwa), terutama untuk satwa dilindungi seperti gajah.
Menindaklanjuti aturan tersebut, BKSDA Bali telah melakukan sosialisasi ke seluruh lembaga konservasi dan terus menjalankan monitoring agar implementasi SE berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan data BKSDA Bali, dari total 13 lembaga konservasi di Bali, terdapat 5 lembaga yang mengelola gajah dengan jumlah 83 ekor.

Sebagai bentuk kepatuhan, salah satu lembaga konservasi yakni CV Bali Harmoni (Bali Zoo) telah mengumumkan penghentian peragaan gajah tunggang mulai 1 Januari 2026.

BKSDA Bali menyampaikan apresiasi terhadap langkah tersebut.
BKSDA Bali mengapresiasi Bali Zoo yang telah berinisiatif dan berkomitmen mematuhi SE Dirjen KSDAE dengan menghentikan elephant riding.

Kepala Balai KSDA Bali, Ratna Hendratmoko, menegaskan seluruh lembaga konservasi yang mengelola satwa gajah di Bali harus patuh.
Jika ada yang tidak mengindahkan SE Dirjen KSDAE, maka sanksi tegas akan diberlakukan secara bertahap, mulai dari:
Surat peringatan, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari penegakan implementasi SE Dirjen KSDAE, Dirjen KSDAE telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I) kepada: PT Wisatareksa Gajah Perdana (Mason Elephant Park and Lodge) pada tanggal 13 Januari 2026.
Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengimbau, tetapi sudah mulai menjalankan langkah konkret terhadap lembaga konservasi yang belum menjalankan kebijakan penghentian elephant riding.

Baca Juga  SMPN 1 Wuluhan Gelar Pondok Ramadhan, Perkuat Karakter dan Keimanan Siswa

Ratna Hendratmoko menekankan bahwa penghentian elephant riding bukan berarti menghilangkan wisata edukasi gajah, tetapi justru mendorong transformasi konsep wisata gajah.

“Sesuai yang tertera pada SE Dirjen KSDAE, Balai KSDA Bali mendorong lembaga konservasi untuk menghentikan elephant riding dengan adanya alternatif tematik yang lebih inovatif, dengan tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan satwa (animal welfare),” ungkap Ratna, Kamis (15/1/2026).

Ia juga menegaskan komitmen BKSDA Bali untuk memastikan seluruh gajah mendapatkan perawatan terbaik dan lembaga konservasi bisa menyusun roadmap transformasi wisata gajah yang:
lebih edukatif, lebih berorientasi konservasi
Berbasis etika kesejahteraan satwa

Dengan demikian, wisata konservasi di Bali diharapkan menjadi contoh praktik yang lebih beradab dan berkelanjutan, tanpa eksploitasi satwa.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)