Foto: Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama puluhan wartawan yang biasa meliput di DPRD Bali belajar langsung mengenai pencegahan dan penanganan banjir ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam agenda Press Tour, Kamis (9/10/2025).

Jakarta, Metrobali.co.id

Banjir bandang yang meluluhlantakkan Bali, khususnya Denpasar, pada 10 September 2025 lalu, menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Sebanyak 18 nyawa melayang, ribuan warga terdampak, dan fasilitas publik seperti Pasar Badung serta Pasar Kumbasari porak-poranda diterjang air bah.

Tragedi ini menjadi pengingat bahwa Bali, pulau kecil yang dikenal karena keindahan dan spiritualitasnya, kini berhadapan langsung dengan realitas pahit: bencana ekologis yang tak bisa lagi dianggap sepele.

Sebulan pascabencana itu, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama puluhan wartawan yang biasa meliput di DPRD Bali melakukan langkah konkret—belajar langsung ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam agenda Press Tour, Kamis (9/10/2025). Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Dewan DPRD Bali, I Ketut Nayaka, didampingi Koordinator Press Tour Dwikora Putra. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas SDA DKI Jakarta, Nugraha Ariadi atau Medi.

Belajar dari Ibu Kota: Mitigasi Lebih Penting dari Sekadar Janji

Dalam sesi pembukaan, Sekretaris Dewan DPRD Bali, I Ketut Nayaka menegaskan alasan kunjungan ini berangkat dari keprihatinan mendalam atas banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bali.

“Tidak pernah terbayangkan bencana banjir sebesar itu. Ini mengagetkan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Karena itu kami ingin belajar bagaimana Jakarta mengelola banjir agar Bali bisa lebih siap,” ujar Nayaka.

Sementara itu, Medi menegaskan bahwa banjir tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya, bahkan di Jakarta yang sudah memiliki sistem pengendalian canggih sekalipun.

Baca Juga  Lansia Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Tukadaya

“Tidak ada gubernur yang bisa menjamin Jakarta bebas banjir. Tapi yang terpenting adalah mitigasi—menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak sosialnya,” jelasnya.

Jakarta sendiri menghadapi tiga jenis banjir: kiriman, lokal, dan rob. Dengan 13 sungai yang melintas, ancaman itu permanen. Namun, penanganannya dilakukan melalui pendekatan Stormwater Management Nature-Based Solution (NBS) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif dari perencanaan hingga pemeliharaan.

Infrastruktur dan Kesadaran: Dua Kunci Utama

Medi menjelaskan, pengendalian banjir di Jakarta dilakukan melalui dua jalur: infrastruktur fisik dan run-off control.

Normalisasi sungai, kanal, floodway, hingga kolam retensi dan embung dibangun untuk menahan limpasan air hujan. Selain itu, ada pula program *On Site Detention* seperti sumur resapan, tangki air, hingga pemanfaatan atap rumah untuk menampung air hujan.

Jakarta bahkan memiliki sistem peringatan dini untuk potensi banjir rob dan dilengkapi sarana luar biasa lengkap: 557 pompa stasioner di 190 lokasi, 627 pompa mobile, 449 dump truck, 258 alat berat, serta lebih dari 3.900 personel petugas pengendalian banjir.

“Kami punya armada dan alat penanganan banjir yang sangat besar. Ini memang bikin ngeri kalau dilihat. Tapi hasilnya nyata,” kata Medi.

Bali Masih Jauh Tertinggal

Koordinator Press Tour, Dwikora Putra, menyoroti bahwa Bali belum memiliki instansi khusus yang menangani sumber daya air.

“Kita dorong agar Gubernur Bali membentuk Dinas Sumber Daya Air. Setelah banjir 10 September, baru terasa pentingnya lembaga yang fokus pada urusan air,” ujarnya.

Perbedaan fasilitas antara Jakarta dan Bali disebutnya seperti “langit dan bumi”. Bali belum memiliki sistem dan peralatan memadai untuk menghadapi bencana sebesar banjir bandang kemarin, apalagi jika skala curah hujan ekstrem terus meningkat akibat perubahan iklim.

Baca Juga  Bali Mengalami Darurat dan Krisis Lingkungan, "Clash Actions" dari Masyarakat Sipil Menjadi Penting

DPRD Bali Dorong Langkah Nyata

Sekwan DPRD Bali I Ketut Nayaka menekankan pentingnya tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas.

> “Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengembalikan fungsi bantaran sungai dan melakukan pengerukan sungai. Bali harus punya *master plan* pencegahan dan penanganan banjir,” tegasnya.

DPRD Bali, lanjut Nayaka, akan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur serta membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.

> “Kita harus belajar dari Jakarta. Bali tak boleh hanya bereaksi setelah bencana datang. Ini waktunya menyiapkan strategi agar banjir bandang seperti 10 September tak terulang lagi,” pungkasnya.

Langkah kecil menuju Jakarta ini menjadi sinyal besar: bahwa Bali mulai membuka mata terhadap ancaman air yang kian dekat. Pulau seribu pura kini ditantang untuk tak hanya menjaga keseimbangan spiritual, tetapi juga ekologis—karena di tengah derasnya arus perubahan iklim, keselamatan manusia adalah upacara suci yang harus selalu dijaga. (dan)