Ke t foto ilustrasi AI : Akademisi sekaligus jurnalis senior Bali, Dr. Drs. Agus Dei, M.Fis., AIFO, mengkritik respons kepala daerah yang dinilai minim saat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali

Denpasar, (Metrobali.co.id)-

Akademisi sekaligus jurnalis senior Bali, Dr. Drs. Agus Dei, M.Fis., AIFO, mengkritik respons kepala daerah yang dinilai minim saat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.

Agus secara khusus menyoroti peran Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan kepala daerah di wilayah terdampak, terutama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Menurutnya, pemerintah daerah semestinya lebih aktif hadir di tengah masyarakat ketika gangguan pasokan BBM menghambat aktivitas warga.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang turun langsung memantau kondisi SPBU di Denpasar, Badung, dan Gianyar saat antrean BBM berlangsung sejak Selasa hingga Jumat.

Menurut Agus, kehadiran gubernur menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Namun, ia menilai penanganan persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

“Ketika Pak Gubernur sudah turun, mestinya ada sikap dari wali kota dan bupati. Paling tidak, mereka berkoordinasi dan ikut mendampingi,” ujar Agus di Denpasar, Senin (19/10).

“Kalau saya lihat itu di hari ketiga Bupati Badung baru memberikan bantuan, kemudian saya lihat juga Bupati Jembrana itu hari ketiga juga,” imbuhnya.

Soroti Ketegangan di SPBU Pesanggaran

Agus juga menyoroti situasi di SPBU Pesanggaran, Denpasar, yang disebut sempat diwarnai ketegangan pada Kamis dini hari di tengah antrean BBM.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya mendapat respons cepat dari pemerintah daerah setempat. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk membantu mengantisipasi dampak antrean terhadap masyarakat sekaligus mendukung penanganan situasi di lapangan.

Baca Juga  AMOREPACIFIC Indonesia Gelar Aksi Plogging di Bali, Salurkan Rp100 Juta untuk Edukasi Lingkungan

Ia menegaskan, peristiwa kelangkaan BBM bukan berarti seluruh persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Agus merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menjelaskan bahwa pengelolaan sektor migas melibatkan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, kelancaran distribusi BBM juga bergantung pada sistem pasokan dan operasional Pertamina.

Ia menilai persoalan teknis distribusi perlu dievaluasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

“Kalau kita lihat persoalannya, antrean panjang selama tiga hari itu ada persoalan teknis di Pertamina, bukan kesalahan gubernur,” tegasnya.

Agus turut mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk memperkuat pasokan BBM ke Bali.

Dijelaskan ada penambahan jumlah kapal pengangkut BBM dari tiga menjadi tujuh kapal. Selain itu, Pertamina Patra Niaga disebut meningkatkan pasokan Pertalite hingga total 48 juta liter melalui pengiriman pada 7–17 Oktober 2026.

Agus berharap rencana penambahan armada dan penguatan pasokan tersebut benar-benar direalisasikan serta diikuti distribusi yang konsisten sesuai kebutuhan masyarakat Bali.

Menurutnya, penambahan armada pengangkut saja tidak cukup jika tidak disertai perencanaan distribusi, pengelolaan stok, dan pengawasan yang baik.

Kepastian pasokan, lanjutnya, menjadi hal utama untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean panjang berulang kali.

Selain mengevaluasi distribusi, Agus meminta Pertamina lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai ketersediaan dan penyaluran BBM di Bali.

Transparansi dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas ketika terjadi gangguan pasokan, sehingga keresahan dan kepanikan yang berpotensi memperpanjang antrean dapat diminimalkan.

“Pertamina harus jujur dan terbuka soal pasokan BBM. Masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas agar tidak resah ketika terjadi kekosongan di SPBU,” ujarnya.

Baca Juga  Lasik Hanya 8 Detik, Klinik Mata Ciputra SMG Hadir di Bali

Agus juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Pertamina, khususnya dalam memastikan kelancaran distribusi BBM ke Bali.

Menurutnya, gangguan pasokan energi bukan hanya menyulitkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.

Karena itu, pemerintah pusat dan Pertamina diminta memperhitungkan kebutuhan BBM Bali secara memadai, termasuk memastikan kecukupan cadangan dan ketepatan jadwal pengiriman.

Agus kembali menekankan bahwa pemerintah kabupaten dan kota tidak semestinya pasif ketika persoalan yang terjadi berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayahnya.
Meski pengelolaan sektor migas berada dalam kerangka kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam koordinasi lintas instansi, pemantauan kondisi warga, serta penanganan dampak sosial dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Ia berharap kelangkaan BBM dan antrean panjang yang terjadi di Bali menjadi momentum untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pertamina.

Menurut Agus, masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan mengenai ketersediaan stok. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa BBM dapat disalurkan secara lancar, informasi disampaikan secara transparan, dan pemerintah hadir ketika terjadi persoalan.
Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM serta respons seluruh pihak terkait diperlukan agar gangguan serupa tidak kembali terulang dan aktivitas masyarakat Bali dapat berjalan normal.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)