Foto: Ilustrasi menara telemkomunikasi.

Badung, Metrobali.co.id

Sengketa pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, kini memasuki babak baru setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung resmi mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (3/9/2026). Langkah hukum ini diambil Pemkab Badung karena tidak menerima hasil putusan tingkat banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Bali yang mengabulkan sebagian gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Upaya kasasi tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, sekaligus menandai berlanjutnya sengketa kerja sama penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang sebelumnya bergulir dari tingkat pertama hingga banding.

Perkara Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps bermula dari gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terhadap Pemkab Badung terkait pelaksanaan kerja sama infrastruktur telekomunikasi. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat banding hingga Pengadilan Tinggi Bali menerbitkan Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS pada 20 Agustus 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim banding yang diketuai I Wayan Wirjana menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menilai Pemkab Badung telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tahun 2007.

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007,” bunyi amar putusan tersebut.

Dalam putusan banding itu, majelis hakim memerintahkan Pemkab Badung untuk memperpanjang kerja sama penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi selama 20 tahun hingga 7 Mei 2047. Majelis hakim juga menegaskan larangan penerbitan izin pengusahaan maupun izin pembangunan menara telekomunikasi kepada pihak lain selama masa perpanjangan perjanjian.

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menerbitkan izin pengusahaan maupun izin-izin lainnya sehubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi selain kepada Penggugat sampai 7 Mei 2047,” demikian bunyi amar putusan.

Baca Juga  Buka GEMARAYA Season 3, Bupati Adi Arnawa Kukuhkan Duta Genre Badung 2026

Selain memerintahkan perpanjangan masa kerja sama dan membatasi izin pembangunan bagi pihak lain, Pengadilan Tinggi Bali memerintahkan Pemkab Badung untuk membongkar menara telekomunikasi milik pihak lain yang berada di luar jaringan atau skema Bali Towerindo. Pemkab Badung turut diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.

Namun, Pemkab Badung tidak menerima putusan tingkat banding tersebut dan memilih melanjutkan sengketa melalui upaya hukum kasasi.

Perkara ini menarik perhatian publik lantaran putusan pada tingkat banding membawa dampak langsung terhadap masa perpanjangan kerja sama, kebijakan izin pembangunan infrastruktur, serta keberadaan menara telekomunikasi di wilayah Badung.

Keputusan akhir dari Mahkamah Agung nantinya akan menjadi penentu kepastian hukum terkait pengelolaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Badung. (dan)