Oleh: Ayu Dwi Yulianthi,

Mahasiswa PDIA Universitas Pendidikan Ganesha &

Dosen Politeknik Negeri Bali

[email protected]

 

Selama bertahun-tahun akuntansi dipahami sebagai bahasa bisnis (the language of business). Melalui laporan keuangan, perusahaan menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kepada investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat. Neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan sebuah perusahaan. Paradigma tersebut telah membentuk praktik akuntansi modern selama lebih dari satu abad.

Namun, perubahan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya laba yang dihasilkan. Dunia kini mulai mempertanyakan bagaimana laba tersebut diperoleh. Apakah keuntungan dicapai melalui proses produksi yang merusak lingkungan? Apakah perusahaan telah memperhatikan kesejahteraan pekerja? Apakah aktivitas bisnisnya berkontribusi terhadap perubahan iklim? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Perubahan paradigma ini menjadi salah satu transformasi terbesar dalam sejarah profesi akuntansi. Akuntansi tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pencatat transaksi ekonomi, melainkan sebagai instrumen yang mampu menjelaskan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola organisasi. Dengan kata lain, akuntansi memasuki era baru yang tidak hanya berbicara mengenai keuntungan finansial, tetapi juga mengenai keberlanjutan (sustainability).

Transformasi tersebut semakin nyata setelah IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standards Board (ISSB) yang menerbitkan standar IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 Climate-related Disclosures. Kedua standar ini menjadi tonggak penting dalam harmonisasi pelaporan keberlanjutan di tingkat internasional. Di sisi lain, Uni Eropa melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mewajibkan ribuan perusahaan menyusun laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif, transparan, dan dapat diaudit. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sustainability reporting bukan lagi pilihan sukarela, melainkan bagian dari kewajiban korporasi modern.

Baca Juga  Adopsi Pola Rumah Singgah dan Mobil Pickup Harmoni, Bupati Jembrana Rintis Layanan Bus Pemedek Gratis Lewat Dana Pribadi

Perubahan tersebut tentu memberikan konsekuensi bagi Indonesia. Sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional dan menjadi tujuan investasi asing, Indonesia tidak dapat mengabaikan perkembangan standar pelaporan global. Investor internasional kini tidak hanya menilai kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola risiko perubahan iklim, penggunaan energi, emisi karbon, pengelolaan limbah, hingga strategi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan demikian, kualitas pelaporan keberlanjutan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing perusahaan Indonesia di pasar global.

Sayangnya, kesiapan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan memang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, namun kualitas informasi yang disajikan masih sangat beragam. Tidak sedikit laporan yang lebih menonjolkan narasi mengenai kepedulian lingkungan dibandingkan data yang terukur. Aktivitas penanaman pohon, pengurangan penggunaan plastik, atau program tanggung jawab sosial perusahaan sering kali dikemukakan secara luas, tetapi tidak disertai indikator kinerja yang jelas maupun target yang dapat dievaluasi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap praktik greenwashing, yaitu upaya membangun citra ramah lingkungan tanpa didukung implementasi yang memadai.

Fenomena greenwashing menjadi salah satu isu akuntansi global yang paling banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Laporan keberlanjutan yang tidak didukung data yang andal justru berpotensi menyesatkan investor. Investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Akibatnya, fungsi utama akuntansi sebagai penyedia informasi yang andal dan dapat dipercaya menjadi tereduksi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kredibilitas pasar modal dan melemahkan kepercayaan publik terhadap laporan perusahaan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan profesi akuntan. Implementasi standar pelaporan keberlanjutan membutuhkan kompetensi yang jauh lebih luas dibandingkan penyusunan laporan keuangan konvensional. Akuntan kini dituntut memahami pengukuran emisi karbon, penilaian risiko iklim, indikator ESG (Environmental, Social, and Governance), hingga teknik pelaporan yang mengintegrasikan informasi keuangan dan nonkeuangan. Kompetensi tersebut belum sepenuhnya menjadi bagian dari pendidikan akuntansi maupun pelatihan profesi di Indonesia. Padahal, tanpa sumber daya manusia yang kompeten, penerapan standar global hanya akan menjadi formalitas administratif.

Baca Juga  Urgensi Penetapan Bencana Sumut  Keadaan Darurat Bencana Nasioanal

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan akuntansi perlu disesuaikan dengan perkembangan praktik internasional. Mata kuliah seperti sustainability accounting, environmental management accounting, carbon accounting, ESG reporting, hingga digital sustainability reporting tidak lagi dapat diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan harus menjadi bagian dari kompetensi inti lulusan akuntansi. Dunia usaha membutuhkan akuntan yang tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan, tetapi juga mampu mengukur dan mengomunikasikan kinerja keberlanjutan perusahaan secara kredibel.

Selain perguruan tinggi, organisasi profesi juga memiliki peran strategis. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), auditor, konsultan, dan lembaga sertifikasi profesi perlu memperkuat program pengembangan kompetensi di bidang sustainability reporting. Transformasi profesi akuntan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan standar, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengimplementasikan standar tersebut secara efektif.

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Regulasi mengenai pelaporan keberlanjutan perlu dikembangkan secara bertahap agar selaras dengan perkembangan standar internasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan kementerian terkait perlu memperkuat kebijakan mengenai kualitas pengungkapan ESG sekaligus meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Di samping itu, pemberian insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat menjadi strategi untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.

Bagi Indonesia, perkembangan ini sebenarnya bukan ancaman, melainkan peluang. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, potensi energi terbarukan yang melimpah, serta komitmen terhadap target Net Zero Emission. Jika perusahaan Indonesia mampu menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas dan sesuai standar internasional, kepercayaan investor akan meningkat. Hal tersebut akan memperluas akses terhadap pembiayaan hijau (green finance), meningkatkan daya saing produk nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin mengutamakan prinsip keberlanjutan.

Baca Juga  Tiga UMKM Binaan BRI Ramaikan Pekenan Galungan–Kuningan, Produk Lokal Makin Dilirik

Di sisi lain, perusahaan juga perlu mengubah cara pandangnya terhadap sustainability reporting. Laporan keberlanjutan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai dokumen untuk memenuhi kewajiban regulator atau membangun citra perusahaan. Lebih dari itu, sustainability reporting harus menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Melalui pelaporan yang berkualitas, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi investor maupun masyarakat.

Perubahan paradigma akuntansi pada akhirnya mencerminkan perubahan paradigma pembangunan. Dunia sedang bergerak menuju model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, akuntansi memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sistem informasi yang menghubungkan aktivitas perusahaan dengan kepentingan publik.

Pertanyaan yang harus dijawab Indonesia bukan lagi apakah standar pelaporan keberlanjutan akan diterapkan, melainkan seberapa siap kita mengadapi perubahan tersebut. Apabila Indonesia mampu mempersiapkan regulasi, meningkatkan kompetensi profesi, memperkuat pendidikan akuntansi, dan membangun budaya transparansi yang lebih baik, maka transformasi akuntansi global justru akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebaliknya, jika perubahan ini hanya dipandang sebagai beban administrasi, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi global yang semakin menempatkan keberlanjutan sebagai ukuran utama keberhasilan perusahaan.

Akuntansi masa depan bukan lagi sekadar berbicara mengenai laba. Akuntansi masa depan adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan secara bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati kepentingan masyarakat, dan memberikan nilai jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Di sinilah tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa praktik akuntansi nasional mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan orientasi pada pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.