Karangasem, (Metrobali.co.id)

 

Setelah penetapan nasabah IWD, 53 tahun, asal Takmung, Klungkung, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi LPD Kelungah, Desa Sidemen, Karangasem, memicu tanda tanya publik, Kejaksaan Negeri Karangasem akhirnya buka suara.

Kasi Pidsus Kejari Amlapura, I Gede Hady Sunantara, SH, MH, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), menjelaskan konstruksi hukum yang menjerat IWD dan tiga nasabah lainnya.

Menurut Hady, kasus LPD Kelungah sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Satu orang adalah Ketua LPD sebagai pelaku utama, dan empat orang lainnya adalah nasabah, termasuk IWD.

Modusnya Turut Serta Dalam Pencairan Kredit Bermasalah

Terkait kenapa nasabah dijadikan tersangka, Hady menegaskan karena ada modus dari para nasabah tersebut.

“Modusnya turut serta dalam pencairan kredit bermasalah tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara,” ujar Hady.

Artinya, para nasabah itu tidak hanya sekadar meminjam. Mereka diduga ikut bersama-sama dengan Ketua LPD mencairkan kredit yang sejak awal sudah bermasalah dan melanggar aturan LPD.

Kredit Aneh: BPKB Bukan Atas Nama Sendiri, Cair Melebihi Batas

Kejaksaan menemukan sejumlah kejanggalan yang membuat kredit itu dinilai aneh dan tidak wajar.

1. Cair Melebihi Batas Maksimal
Dari BPKB yang diajukan, batas maksimal kredit yang bisa diberikan seharusnya hanya sebesar Rp192 juta. Namun, kredit yang cair justru sampai Rp300 juta.

2. BPKB Bukan Atas Nama Peminjam
Uniknya, BPKB yang dijadikan agunan bukan atas nama IWD sendiri.

3. Tanpa Persetujuan Bendesa Adat
Kredit yang diberikan kepada para tersangka juga tanpa persetujuan Bendesa Adat. Apalagi, IWD bukan krama adat di Desa Adat Kelungah.

4. Tanpa Nomor Analisis Kredit
Dokumen kredit juga tidak dilengkapi nomor analisis kredit. “Analis kredit ngaur,” ujar Hady.

Baca Juga  Pengamat : Menkeu Semestinya Lebih Tertib dalam Pernyataannya, Pasar Merespons Negatif

5. Kasir dan Bendahara Belum Tanda Tangan, Uang Sudah Cair
Bahkan, kasir dan bendahara LPD belum menandatangani dokumen pencairan, namun uang sudah terlanjur cair.

Rangkaian kejanggalan itulah yang membuat penyidik meyakini ada persekongkolan antara Ketua LPD dan para nasabah.

Pasal yang Disangkakan: Turut Serta atau Ikut Menikmati

Kepada IWD, penyidik menyangkakan Pasal 603 junto Pasal 20 huruf C KUHP Baru, atau Pasal 3 UU Tipikor junto huruf C, yakni turut serta atau ikut menikmati.

“IWD sendiri bukan pelaku utama, pelaku utama adalah kepala LPD,” tegas Hady.

Meski bukan pelaku utama, ancaman hukumannya tidak ringan. IWD dan tersangka lainnya terancam hukuman kurungan paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Dinilai Tidak Kooperatif dan Berbelit-belit

Selain peran dalam pencairan kredit, IWD juga dinilai tidak kooperatif selama proses pemeriksaan.

“IWD beberapa kali mangkir dalam pemeriksaan. Keterangan yang dia berikan juga berbelit-belit dan tidak sesuai fakta,” kata Hady.

Selain itu, yang cukup memberatkan adalah ada peran IWD kepada tersangka lainnya dalam perkara ini.

IWD sempat mengajukan penundaan penahanan, namun tidak dikabulkan dan yang bersangkutan tetap ditahan.

“Tersangka sendiri akan ditahan selama 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari ke depan,” ujar Hady.

Selama pemeriksaan BAP, IWD sudah didampingi pengacaranya.

Dengan penjelasan ini, Kejaksaan menegaskan penetapan nasabah sebagai tersangka bukan tanpa dasar. Penyidik menilai ada peran aktif, ada kredit yang menyimpang dari aturan, dan ada kerugian negara yang timbul dari pencairan kredit tersebut.

Publik kini menunggu pembuktian di persidangan, apakah konstruksi turut serta itu bisa dibuktikan, atau justru akan runtuh seperti pembelaan keluarga yang menyebut IWD hanya nasabah yang sudah mencicil Rp150 juta dan siap melunasi.

Baca Juga  Operasi SAR Menurun di 2025, Tantangan di Lapangan Masih Tinggi

Penulis: Putra
Editor: Nyoman Sutiawan