Ada orang yang membaca data untuk membela kekuasaan. Ada orang yang membaca data untuk membongkar kekuasaan. Jro Gde Sudibya termasuk yang kedua.

Ketika ia berkata, “Saya dengar di dalam negeri potensi kredit macet besar sekali. 2027, mereka akan jual aset semua, tetapi pemerintah tetap umumkan ada pertumbuhan ekonomi,” banyak orang menganggapnya sekadar pesimisme orang tua.

Padahal, kalau kita bedah dengan data, ucapan itu bukan sekadar omongan warung kopi. Sebagian besar ada datanya. Sebagian lagi adalah tafsir dan prediksi seorang pengamat kecenderungan masa depan, yang justru tugasnya adalah membaca bahaya sebelum bahaya itu meledak.

Mari kita bedah satu per satu, tanpa ampun.

1. “POTENSI KREDIT MACET BESAR SEKALI”

BENAR sebagai potensi, tapi BELUM TERBUKTI sebagai krisis di data resmi.

Dan di sinilah letak kelicikan angka resmi itu.

Data resmi OJK per September 2026:
– Kredit perbankan Rp9.245,1 triliun, tumbuh 13,26% yoy
– NPL gross hanya 2,07%, NPL net 0,82%. Turun dari Agustus yang 2,11%. Kelihatannya sehat. Kelihatannya aman.

Tapi jangan tertipu oleh angka NPL yang dipoles itu.

Yang disembunyikan di balik NPL adalah Loan at Risk (LaR) 8,50%. LaR ini adalah kredit yang sudah direstrukturisasi + dalam perhatian khusus + macet. Artinya, ada sekitar Rp785 triliun kredit yang sedang bermasalah potensial. Rp785 triliun. Itu bukan angka kecil. Itu hampir setara APBN satu tahun untuk belanja kementerian.

Data pendukung lain yang menguatkan kecurigaan Jro Gde:

– IFG Progress, Oktober 2026, menyebut ada pola two-speed: pertumbuhan agregat bagus, tapi kinerja peminjam di bawahnya mulai divergen. Tekanan muncul lewat pelunasan yang lebih lambat, restrukturisasi, dan penurunan kemampuan bayar sebelum terlihat di NPL. Bahasa halusnya: di atas terlihat sehat, di bawah sudah membusuk.
– Pinjaman daring / Pindar, TWP90-nya naik ke 5,36%, sudah di atas ambang 5% yang dipakai OJK untuk memberi peringatan. Ini adalah kredit macetnya rakyat kecil. Rakyat kecil yang pinjam Rp500 ribu untuk makan, yang sekarang gagal bayar karena pendapatannya turun.
– Kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86%, jauh di bawah kredit investasi yang tumbuh 23,20%. Artinya masyarakat sudah hati-hati, atau lebih jujur: sudah tidak mampu lagi berutang untuk konsumsi. Dompetnya sudah kering.

Baca Juga  Semarak Gerak Jalan HUT RI Ke-80 Di Buleleng, Diawali Gerak Jalan 8 Km Tingkat SD se Kabupaten Buleleng

Kesimpulan tajam kami: Kalau Jro Gde bilang “potensi kredit macet besar”, datanya ada di LaR 8,5% dan TWP90 5,36%. Kalau bilang “sudah macet besar-besaran”, data OJK belum menunjukkan itu. Tapi sebagai pengamat kecenderungan masa depan, Jro Gde sedang membaca asap sebelum api membesar. Dan asapnya sudah sangat tebal.

2. “2027, MEREKA AKAN JUAL ASET SEMUA”

Ini PREDIKSI / PERINGATAN, bukan fakta.

Sampai hari ini, tidak ada pengumuman resmi pemerintah bahwa 2027 akan ada penjualan aset besar-besaran untuk menutup lubang fiskal.

Tapi mari kita pakai logika ekonomi yang paling sederhana:

– Utang makin mahal, bunga obligasi 10 tahun sudah 7,7%
– Ruang fiskal cekak karena beban bunga naik
– Investor asing kabur, penjualan obligasi anjlok 52,1%

Kalau tidak bisa berutang murah lagi, pemerintah punya 3 pilihan: naikkan pajak, potong belanja, atau jual aset / privatisasi.

Naikkan pajak? Rakyat sudah menjerit. Potong belanja? Proyek “Maju Tak Gentar” tidak mau dipotong. Sisa satu jalan: jual aset.

Jadi pernyataan Jro Gde ini lebih tepat dibaca sebagai: “Kalau cara ini diteruskan, ujungnya 2027 pemerintah akan terpaksa jual aset.” Bukan sebagai jadwal resmi, tapi sebagai ramalan yang logis dari seorang pengamat kecenderungan masa depan.

Dan sejarah membuktikan, ramalan seperti ini seringkali lebih akurat daripada janji pemerintah.

3. “PERTUMBUHAN EKONOMI AKAL-AKALAN, TAPI PEMERINTAH TETAP UMUMKAN ADA PERTUMBUHAN”

Ini yang paling kuat datanya. Ini yang paling menampar.

BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,47% yoy pada Triwulan III-2026, naik dari 5,29% di Triwulan II. Secara angka, pertumbuhan itu nyata dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan.

Tapi BPS sendiri mengakui paradoksnya:
> “Bisa saja orang-orang yang tidak merasa tumbuh itu memang tidak berada pada sektor-sektor yang tumbuhnya cukup tinggi.”

Ini adalah pengakuan yang sangat jujur dari BPS. Dan ini adalah bukti bahwa Jro Gde tidak mengarang.

Buktinya:
– Sektor yang tumbuh paling tinggi: akomodasi dan makan-minum 11,22%, jasa keuangan 8,47%, jasa lainnya 8,32%.
– Sektor jasa keuangan hanya menyerap 1,09% tenaga kerja. Jasa lainnya 4,88%.
– Sebaliknya, pertanian yang menyerap 28,2% tenaga kerja nasional, hanya tumbuh 0,46%.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Realisasikan Bantuan Pasca Bencana Tahap II Diserahkan Walikota Jaya Negara kepada 87 Penerima

Bayangkan. Sektor yang menghidupi 28,2% rakyat Indonesia hanya tumbuh 0,46%. Sementara sektor yang hanya menghidupi 1,09% orang tumbuh 8,47%.

Inikah yang disebut pertumbuhan? Atau ini adalah pertumbuhan untuk segelintir orang?

LPEM FEB UI bahkan menghitung: pertumbuhan BPS 5,28%, tapi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat hanya 4,74%.

The PRAKARSA, INDEF, dan lembaga lain menyebut ini “pertumbuhan semu” karena didorong belanja pemerintah yang dimajukan 21,8%, bukan oleh investasi swasta produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Jadi bukan angka BPS-nya yang akal-akalan. Tapi siapa yang menikmati angka itu yang menjadi persoalan. Angka itu benar, tapi kebohongannya terletak pada siapa yang merasakan manfaatnya.

4. “DINIKMATI 20% KELOMPOK KAYA, 40% KELAS MENENGAH MANDEK, 40% KELAS BAWAH MAKIN MENDERITA”

Angka 20-40-40 ini bukan klasifikasi resmi BPS. Ini adalah penyederhanaan Jro Gde untuk menggambarkan ketimpangan. Tapi arahnya DIDUKUNG DATA. Dan datanya sangat brutal.

a. 20% Kaya Menguasai Hampir Separuh Kue:
The PRAKARSA mencatat 20% penduduk terkaya menguasai 44,80% dari total pengeluaran nasional. Ini hampir persis dengan gambaran Jro Gde.

Rasio Gini pengeluaran naik dari 0,363 (Sept 2025) menjadi 0,368 (Maret 2026). Artinya ketimpangan memang melebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertinggal.

b. 40% Kelas Menengah Mandek / Menyusut:
Ini data paling telak. BPS via Mandiri Institute:
– 2019: kelas menengah 57,33 juta orang (21,45%)
– 2024: 47,85 juta orang (17,13%)
– 2025: 46,7 juta orang (16,6%)

Dalam 6 tahun, lebih dari 10,6 juta orang keluar dari kelas menengah. Mereka tidak hilang, mereka turun kelas menjadi aspiring middle class yang jumlahnya membengkak menjadi 142 juta orang.

10,6 juta orang itu adalah guru, pegawai, pedagang kecil, yang dulu bisa beli motor kredit, sekarang kesulitan bayar kontrakan.

Celios juga mencatat: porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi turun dari 75% menjadi 72%, dan kenaikan konsumsi justru ditopang orang kaya.

Baca Juga  Perseden Dipastikan Lolos 16 Besar Liga 4 Nasional Sebagai Juara Grup W

c. 40% Kelas Bawah Makin Menderita:
– Kemiskinan Maret 2026: 8,07% atau 22,93 juta jiwa. Turun sedikit, tapi kemiskinan perdesaan masih 10,67%, jauh di atas perkotaan 6,34%.
– PHK Januari-Agustus 2026: 54.000 pekerja, 70% dari manufaktur padat karya di Jabar dan Jateng.
– Pendapatan rata-rata driver ojol turun dari Rp4,2 juta (2022) menjadi Rp2,8 juta (2026) menurut data LPEM UI.

Ini bukan lagi statistik. Ini adalah air mata. Driver ojol yang dulu bisa kirim uang ke kampung, sekarang hanya cukup untuk makan dan bensin.

KESIMPULAN AKHIR YANG MENGGIGIT

Pendapat Jro Gde Sudibya itu bukan sekadar omongan. Fondasinya ada:

1. Kredit macet: Potensinya nyata di LaR 8,5% dan Pindar 5,36%, meski NPL resmi masih aman.
2. Jual aset 2027: Masih prediksi, bukan pengumuman resmi. Tapi logis sebagai konsekuensi fiskal yang cekak.
3. Pertumbuhan tidak merata: Sangat kuat datanya. BPS sendiri mengakui pertumbuhan 5,47% tidak dirasakan merata karena sektor yang tumbuh bukan sektor yang menyerap tenaga kerja.
4. 20-40-40: Bukan angka resmi BPS, tapi cermin yang akurat dari data Gini yang naik, kelas menengah yang menyusut 10,6 juta orang, dan 20% kaya yang menguasai 44,8% pengeluaran.

Bahasa Jro Gde memang tajam dan politis. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa data, pesannya sama: Ekonomi kita tumbuh di atas kertas, tapi fondasinya rapuh di bawah, dan yang paling merasakan rapuhnya adalah kelas menengah dan kelas bawah.

Sebagai pengamat kecenderungan masa depan, Jro Gde sedang memberi peringatan dini. Seperti sirene tsunami. Yang mendengarkan akan selamat. Yang mengabaikan dan tetap mengumumkan “semua baik-baik saja” akan tenggelam bersama angka-angka pertumbuhan yang mereka banggakan itu.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi: Apakah Jro Gde benar?
Pertanyaannya adalah: Beranikah pemerintah mendengarkan sebelum 2027 benar-benar menjadi tahun penjualan aset dan kehancuran kelas menengah?

Nyoman Sutiawan
Pemimpin Redaksi Metro Bali

Narasumber: Jro Gde Sudibya
Ekonom, Pengamat Politik, Pengamat Kecenderungan Masa Depan