Badung, (Metrobali.co.id)

 

Tujuh belas tahun Mangupura berdiri sebagai ibu kota Kabupaten Badung. Usia yang sudah tidak muda lagi. Namun di balik megahnya gedung pemerintahan dan derasnya APBD Badung yang mencapai sekitar Rp 12,5 Triliun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang menuntut keberanian dan kejujuran kepemimpinan.

Hal itu disampaikan intelektual Bali, Jro Gde Sudibya yang bermukim di Desa Tajun, “Kaja Kangin” Bukit Sinunggal, Den Bukit Bali Utara, dalam refleksi 17 Tahun Mangupura kepada Metro Bali, Selasa (17/11/2026).

Menurut Jro Gde, tantangan Badung ke depan bukan semata soal membangun fisik, tetapi soal mengembalikan arah, spirit, dan keberpihakan kebijakan kepada rakyat.

Berikut 7 tantangan yang ia soroti:

1. Kembalikan Kepemimpinan ke Spirit Pendiri Badung

Jro Gde mengingatkan, Badung didirikan oleh orang-orang “Gunung” dari sisi Timur Danau Batur. Kini, Banjar Kuta Dalem adalah bagian dari Desa Sukawana.

“Kepemimpinan berbasis spiritualitas menjadi kekuatan nyata dalam mendirikan dan membangun Badung. Spirit itulah yang harus dikembalikan,” ujar Jro Gde.

Bagi dia, pemimpin Badung tidak cukup hanya cerdas secara administratif, tetapi harus memiliki keteguhan spiritual dan pengabdian seperti para pendiri.

2. Selesaikan Krisis Air dan Kemacetan di Kuta Selatan

Ini ironi terbesar Badung. Kabupaten dengan APBD sekitar Rp 12,5 T, tetapi warganya mengalami krisis air. Terutama di Kuta Selatan.

“Kabupaten terkaya di Bali, tapi warganya kekurangan air. Ini ironi yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Selain air, kemacetan akut di kantong-kantong daerah wisata juga menjadi persoalan serius yang menggerus kualitas hidup warga dan kenyamanan wisatawan.

3. Politik APBD Harus Lebih Rasional

Jro Gde menyoroti politik APBD yang dinilai masih terlalu boros untuk “politicking”.

Baca Juga  Gerak Jalan Antar OPD di Jembrana, Eksibisikan Gerak Jalan Lucu Kreatif

“Jangan terlalu boros untuk politicking, tetapi cenderung mengabaikan hak publik warga untuk memperoleh kesejahteraan,” katanya.

APBD, menurutnya, harus kembali ke fungsi utamanya: alat kesejahteraan, bukan alat kekuasaan.

4. Jaga Badung Utara Sebagai Emas Hijau

Badung Utara yang layaknya “emas hijau” mesti dikelola secara ekstra hati-hati. Mulai dari peruntukan ruang, penetapan RTRW, penegakan aturan hukum, hingga tidak mudah mengorbankan lingkungan alam yang suci.

“Badung Utara adalah pemasok sumber daya bagi Badung dan Denpasar. Jangan dikorbankan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kesalahan tata ruang di utara akan dibayar mahal oleh generasi berikutnya.

5. Program Angelus Bhuwana Perlu Transparansi

Program Badung “Angelus Bhuwana” dari perspektif Bali sebagai satu kesatuan ruang patut diapresiasi.

Namun, Jro Gde menekankan, diperlukan transparansi dan good governance dalam pengelolaannya agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya dan tidak menimbulkan kecurigaan publik.

6. APBD Harus Menerapkan Prinsip Cost Against Revenue

APBD Badung semestinya menerapkan prinsip efisiensi dalam ungkapan “cost against revenue”, dimana pendapatan diperoleh di sana fasilitas publik menjadi prima.

“Di mana pendapatan diperoleh, di sana fasilitas publik harus prima, tanpa kehilangan prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan fiskal,” jelasnya.

Artinya, daerah penyumbang PAD terbesar tidak boleh dibiarkan tertinggal fasilitasnya, tetapi keadilan antar wilayah tetap harus dijaga.

7. Mangupura yang Menyejarah

Mangupura merupakan tempat yang menyejarah. Prosesi keagamaan ngiringang Ida Bhatara-Bhatari sakeng Puncak Mangu melintasi perdesaan Badung Utara sampai di Pura Taman Ayun Mengwi, bisa “bercerita” banyak tentang kesakralan Badung Utara.

“Prosesi itu bercerita tentang kesakralan Badung Utara dan tuntutan kepemimpinan untuk menjaga Badung searah dengan idealisme sang pendiri Badung,” tutup Jro Gde.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

Baca Juga  Pupuk Kaltim Dorong Produktivitas Jagung dan Jamin Harga Panen Petani Bone Bolango