Denpasar, (Metrobali.co.id)

Tim kuasa hukum dr. Karina Chandra dari Kantor Hukum Siti Sapurah & Partners mendatangi Polresta Denpasar pada Selasa (17/11/2026).

Kedatangan ini bertujuan untuk menyerahkan dokumen tambahan tahap ketiga berupa akta kelahiran anak kepada Kapolresta Denpasar, Kombes Pol I Wayan Winaya.

​Langkah tegas ini ditempuh terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 8 Juni 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 401 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Seseorang atau Anak. Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh suami terlapor sendiri, yakni Reiner Sugata Liman.

​Siti Sapurah yang akrab disapa Ipung menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap dr. Karina Chandra dan ibunya, Liem Jen Lie, dipenuhi dengan kejanggalan, rekayasa, serta dugaan kuat upaya kriminalisasi.

​”Kami membawa dokumen akta kelahiran anak yang telah terbit pada tanggal 10 November 2026. Dalam dokumen akta kelahiran anak tersebut dengan sangat jelas tertera nama ayah kandung yakni Reiner Sugata Liman dan ibu kandungnya bernama Karina Chandra. Jadi tuduhan dugaan penggelapan asal usul seseorang atau anak dengan sendirinya gugur demi hukum,” tegas Ipung di hadapan belasan awak media.

​Ipung menjelaskan bahwa akta kelahiran resmi dengan Nomor: 5171-LT-10112026-0007 atas nama anak berinisial VACL tersebut telah diterbitkan secara sah oleh instansi berwenang. Berdasarkan dokumen tersebut, unsur mens rea atau niat jahat untuk menggelapkan asal-usul anak dipastikan tidak pernah ada.

​”Kalau sudah ada akta otentik ini maka unsur mens rea atau niat jahat untuk menggelapkan asal-usul anak sama sekali tidak pernah ada atau gugur. Dari mana dalilnya kalau ada niat jahat menggelapkan asal usul seseorang atau anak, sementara akta kelahiran disebut dengan jelas nama kedua orang tuanya, lahir di RS Prima Medika dan seterusnya,” tambahnya.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Hadiri Pujawali Banjar Padangsumbu Kaja

​Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum, keterlambatan pengurusan akta kelahiran anak dipicu oleh tindakan pelapor (Reiner Sugata Liman) yang menguasai Akta Perkawinan serta KTP berstatus kawin milik dr. Karina Chandra sejak September 2025.

​Akibat KTP berstatus kawin dikuasai oleh suaminya, dr. Karina Chandra terpaksa menggunakan KTP lama yang masih berstatus belum kawin saat melahirkan di RS Prima Medika pada 14 Februari 2026. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan celah oleh pelapor untuk melaporkan sang dokter ke kepolisian.
​Lebih mengejutkan lagi, KTP baru berstatus kawin atas nama dr. Karina Chandra ternyata sudah dicetak dan diambil oleh pelapor pada 2 Maret 2026 hanya berselang beberapa hari sebelum laporan polisi dibuat pada 10 Maret 2026. Tim kuasa hukum mempertanyakan mengapa penyidik tidak mendalami asal-usul pencetakan KTP tersebut, mengingat lazimnya KTP lama dengan status single semestinya ditarik atau dimusnahkan saat KTP baru tercetak.

​Saat ini, perkara perdata terkait hak asuh anak masih berproses di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Mengacu pada PERMA RI No. 1 Tahun 1956 dan SEMA RI No. 4 Tahun 1980, apabila perkara perdata dan pidana saling berkaitan dengan subjek yang sama, maka perkara pidana seharusnya ditangguhkan (prejudicial geschill).
​Pihak kuasa hukum juga menyayangkan sikap penyidik Unit PPA Polresta Denpasar yang dinilai menolak dan mengabaikan lebih dari 30 alat bukti yang diajukan secara inisiatif oleh pihak terlapor.

​Melalui penyerahan bukti tambahan ini, tim hukum berharap Kapolresta Denpasar berkenan melakukan investigasi mendalam, membuka ruang Gelar Perkara Khusus, atau mengadakan gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna mencegah terjadinya salah tafsir hukum dan kriminalisasi.

​Sebagai bentuk transparansi penegakan hukum, tembusan surat pengantar bukti tambahan ini turut dikirimkan kepada Kapolri, Kabareskrim, Kadiv Propam Polri, Kapolda Bali, hingga Kajari Denpasar.

Baca Juga  Update Jadwal RUU Perampasan Aset: Nyoman Parta Sebut Keputusan Panja Ditentukan Sore Ini

(Jurnalis : Tri Widiyanti)