Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Diri Dikirim ke MPR RI
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Kabar mengejutkan datang dari Istana Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Langkah pengunduran diri ini diambil setelah Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas niatnya mundur dari kursi RI-2.
Kronologi Mundurnya Gibran:
– Selasa, 10 November 2026: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta.
– Rabu, 11 November 2026: Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Gibran telah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma saat Prabowo hendak kunjungan ke Australia.
– Kamis, 12 November 2026: Gibran secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR RI sebagai mekanisme konstitusional.
Mekanisme Konstitusi di MPR:
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan, pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden harus disampaikan secara tertulis langsung kepada Pimpinan MPR RI.
Hal yang sama ditegaskan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, prosedur tersebut sesuai Pasal 8 UUD 1945.
Setelah surat diterima, MPR RI akan menggelar Rapat Pimpinan dan Rapat Paripurna untuk memutuskan apakah jabatan Wakil Presiden dinyatakan berhalangan tetap atau kosong.
Jika MPR menyatakan kursi Wapres kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dampak Politik:
Dengan mundurnya Gibran, agenda Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran yang diajukan 120 anggota DPR dan sempat akan dibacakan hari ini, berpotensi gugur demi hukum.
Namun hingga kini, pihak Istana Wakil Presiden maupun Gibran sendiri belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Pimpinan MPR RI juga masih melakukan verifikasi terhadap keabsahan surat tersebut. (RED-MB)

