DPRD Badung Rampungkan Pembahasan RAPBD 2027, Total Anggaran Disepakati Rp12,70 Triliun
Badung, (Metrobali.co.id)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total RAPBD 2027 mengalami penyesuaian dari sebelumnya sebesar Rp14,24 triliun menjadi Rp12,70 triliun.
Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, SH, MH, dalam laporan hasil pembahasan menyampaikan bahwa penyesuaian RAPBD 2027 mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.
Dalam hasil pembahasan, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp11,63 triliun meningkat menjadi Rp11,76 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,97 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp798,01 miliar.
Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian cukup signifikan, dari sebelumnya Rp13,37 triliun menjadi Rp11,89 triliun.
Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp7,11 triliun, belanja modal Rp2,76 triliun, belanja tidak terduga Rp145,42 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,86 triliun.
Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran yang semula mencapai Rp1,74 triliun berhasil ditekan menjadi Rp127,89 miliar. Adapun pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp127,89 miliar sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan sebesar nol rupiah.
Anom Gumanti menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyampaian penjelasan Bupati Badung pada 29 Oktober 2026, rapat fraksi-fraksi pada 30 Oktober 2026, penyampaian pemandangan umum fraksi pada 5 November 2026, hingga penyampaian jawaban pemerintah pada 9 November 2026.
Selanjutnya, pembahasan dilaksanakan melalui rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Badung pada 9 November 2026 sebelum dilanjutkan dengan rapat paripurna pada 11 November 2026.
Selain RAPBD 2027, DPRD Kabupaten Badung juga membahas tiga rancangan produk hukum daerah lainnya, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ketiga rancangan produk hukum tersebut dibahas melalui panitia khusus (Pansus) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung.
Dalam laporannya, DPRD Kabupaten Badung berharap hasil pembahasan RAPBD 2027 dapat disetujui dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD Kabupaten Badung. Selanjutnya, dokumen RAPBD akan diajukan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan evaluasi, sedangkan tiga rancangan peraturan daerah lainnya akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi.
Pada kesempatan tersebut, Anom Gumanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung atas kerja sama selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, seluruh rangkaian pembahasan yang dilaksanakan mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan pembahasan dokumen anggaran serta rancangan produk hukum daerah tepat waktu.
Ia berharap hasil pembahasan RAPBD 2027 nantinya dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung pada tahun mendatang.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (RED-MB)

