Medan, (Metrobali.co.id)

 

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Bobby Nasution.

Desakan tersebut disampaikan Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2026). Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa intervensi kekuasaan dan kepentingan politik.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih,” ujar Sutrisno.

Sutrisno menyinggung dinamika politik nasional termasuk isu seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai perkembangan politik tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.

Dalam keterangannya, Sutrisno merinci sejumlah proyek dan persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Beberapa di antaranya meliputi:

– Dugaan penyimpangan perizinan tambang di Maluku Utara
– Proyek Lampu Pocong yang diduga merugikan keuangan daerah
– Proyek revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, dan Islamic Center Medan
– Pembangunan UMKM Gallery USU, pembebasan lahan jalan tol, dan dugaan korupsi proyek jalur kereta api

Ia juga meminta aparat mendalami keterangan pihak-pihak yang disebut dalam berbagai laporan, termasuk Akbar Himawan Buchari dan Ade Jona Prasetyo.

Secara khusus, Sutrisno meminta KPK menindaklanjuti informasi terkait dugaan korupsi pembangunan jalan nasional dan provinsi yang menyeret mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Ia menyebut nama Rektor USU Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti sebagai pihak yang perlu dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa pejabat publik lainnya, tidak ada alasan untuk bersikap berbeda terhadap pihak-pihak yang namanya muncul dalam laporan atau pengembangan perkara. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Baca Juga  Realisasikan Janji Kampanye , Kembang-Ipat Luncurkan Program Santri Harmoni

Di tingkat daerah, Sutrisno juga mendesak Kejari Medan untuk menelusuri informasi terkait Medan Fashion Festival (MFF) 2024 yang menyebut nama Kahiyang Ayu. Sementara kepada Kejati Sumut, ia meminta agar persoalan hibah APBD Prov Sumut untuk pembangunan gedung kantor Kejati yang disebut belum rampung dan rencana hibah lahan parkir, tidak mempengaruhi independensi penegakan hukum.

Sutrisno menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

“Seorang petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. Metro Bali membuka ruang hak jawab bagi semua pihak.

Penulis: Tim Redaksi Metro Bali
Editor: Metro Bali