Jakarta, (Metrobali.co.id)

 

Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan dengan nomor 742 K/TUN/2026 itu dipublikasikan di laman resmi MA, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut diketok oleh Majelis pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut suket tersebut.

Suket yang dimaksud adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.

 

MA juga menyatakan suket milik Gibran tersebut batal demi hukum. Perkara ini diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. sebagai pemohon kasasi melawan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. MA membatalkan putusan PT TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT dan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya tidak menerima gugatan.

 

Pertimbangan Ma: Hanya Bukti Kehadiran, Bukan Ijazah

Dalam pertimbangannya, MA merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru (notoire feiten).

 

Setelah itu, MA menguji substansi suket tersebut. Menurut MA, suket didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran kuliah, bukan bukti kelulusan.

 

MA menilai penyetaraan tanpa ijazah atau sertifikat tamat belajar adalah tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.

 

Yusril: Putusan Ma Final

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MA bersifat final dan tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK, karena Gibran bukan pihak berperkara dan bukan tergugat intervensi. Yusril menyebut Kemendikdasmen tampaknya akan menjalankan putusan setelah menerima salinan resmi. 20db34e2

Baca Juga  Semarak Hari Puputan Margarana ke-80, Denpasar Gelar Napak Tilas dan Kirab Pataka I Gusti Ngurah Rai

Putusan lengkap ini terbit di tengah kabar viral soal pengunduran diri Wapres, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana Wapres terkait isu tersebut. (RED)