Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah di PTUN, Yusril: Sudah Tak Bisa Lagi, Putusan MK Final dan Mengikat
Jakarta, (Metrobali.co.id)-
Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah isu yang beredar, Wapres Gibran dikabarkan ingin membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan langkah tersebut sudah tidak ada gunanya.
Alasan Yusril: Dua Putusan Sudah Final
Yusril menjelaskan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), bahwa sudah ada dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan ijazah Gibran, dan keduanya bersifat final.
“Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujar Yusril.
Adapun dua putusan tersebut adalah:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHPU Presiden yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan SMA.
2. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019, serta memerintahkan untuk mencabutnya.
Gibran Tidak Punya Legal Standing untuk PK
Yusril menambahkan, secara hukum Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wapres, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan PK,” jelas Yusril.
Menurut Yusril, yang berhak mengajukan PK adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Namun kementerian tersebut diperkirakan tidak akan mengajukan PK dan justru akan segera mengeksekusi putusan MA dengan mencabut Suket tersebut.
Jika Suket tersebut dicabut, maka gugatan Gibran di PTUN akan kehilangan objek sengketa.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.
Permintaan Gibran ke Presiden Prabowo
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di PTUN.
Gibran menyebut salah satu saran Presiden adalah untuk tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1.
Kini, bola berada di tangan PTUN Jakarta dan Kemendikdasmen terkait pelaksanaan putusan MA tersebut.
Tim Redaksi Metro Bali

