ANALISIS METRO BALI: Rupiah Terancam Rp 20 Ribu, APBN Cekak, dan Goro-Goro Penyadapan – Sinyal Cross Fire Krisis untuk Prabowo
Jakarta, (Metrobali.co.id)-
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 yang menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto “mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap mengarah ke perbuatan makar” membuka babak baru kerawanan sistem kekuasaan.
Kasus yang kini ditangani Bareskrim Polri tersebut telah menetapkan 4 tersangka perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP). Dugaan penyadapan periode 2025-2026 melalui sistem LIMS tanpa prosedur hukum yang sah itu, menurut Istana, bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Inilah yang disebut ekonom dan pengamat ekonomi-politik, Jro Gde Sudibya, sebagai “Titik Persilangan Api – Cross Fire” yang wajib diantisipasi Presiden Prabowo.
RAPUHNYA SISTEM PENDUKUNG KEKUASAAN
Menurut Jro Gde Sudibya, kerapuhan sistem pendukung Presiden telah tampak sejak awal pembentukan Kabinet Merah Putih yang super gemuk.
> “Cirinya: inkompeten, punya agenda politik masing-masing dengan patron tidak saja ke Presiden Prabowo. Presiden SBY jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti bahaya dan risiko dari ‘Matahari Kembar’, dari perspektif efektivitas kepemimpinan dan soliditas dukungan kekuasaan cum politik,” ujar Jro Gde Sudibya kepada Metro Bali, Selasa (11/11/2026).
Kasus penyadapan ini, lanjutnya, menjadi indikasi terang bahwa sistem yang menunjang Presiden masih rapuh.
SUHU POLITIK MEMANAS DI TENGAH EKONOMI YANG CEKAK
Analisis Cross Fire ini menjadi relevan karena suhu politik yang meningkat tinggi terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi yang terus membesar.
Jro Gde Sudibya memaparkan beberapa indikator yang patut diwaspadai:
1. APBN 2026 Cekak: Dengan bayang-bayang kelangkaan BBM karena dana subsidi yang tidak mencukupi.
2. Skandal di BEJ: Membuat capital outflow meninggi dengan risiko rupiah terus tertekan. Potensi rupiah menghujam hingga level psikologis Rp 20.000 per dolar AS bukan tidak mungkin jika kepercayaan pasar tidak segera dipulihkan.
3. Krisis Sosial: Angka pengangguran tinggi, PHK terus berlangsung, sekitar 60 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal dengan cirinya produktivitas dan pendapatan rendah, tanpa jaminan sosial plus kehilangan harapan akan masa depan.
> “Menghujamnya nilai rupiah punya potensi menjadi pemicu dari krisis ekonomi skala tinggi. Ketika ini bertemu dengan krisis politik akibat ‘goro-goro’ penyadapan yang diduga melibatkan geng LSP, maka terjadilah titik silang api,” tegasnya.
PELAJARAN DARI SEJARAH
Jro Gde Sudibya mengingatkan, Presiden Prabowo bisa belajar banyak dari sejarah ekonomi-politik Indonesia pasca kemerdekaan. Di mana kombinasi krisis ekonomi dan perpecahan di lingkaran kekuasaan selalu menjadi pemicu instabilitas nasional.
“Presiden harus segera melakukan konsolidasi total, membersihkan oknum yang bermain, dan memulihkan kepercayaan pasar. Tanpa itu, Cross Fire ini bisa membakar semua agenda pembangunan,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Artikel ini adalah analisis dan opini dari narasumber. Terkait kasus dugaan penyadapan, proses hukum masih berjalan di Bareskrim Polri. Para tersangka belum terbukti bersalah dan berhak atas asas praduga tak bersalah. Pasal yang disangkakan sejauh ini adalah Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, sementara dugaan makar (Pasal 191-193 KUHP) masih dalam pendalaman penyidik sesuai pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 10 November 2026.
Penulis: Tim Investigasi Metro Bali | Editor: Redaksi Metro Bali

