Balinetizen.com, Jakarta

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan menilai pengunduran diri tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari kepengurusan partai merupakan fenomena karma politik yang ia sebut sebagai senjata makan tuan.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin 10 November 2026, Sutrisno menyinggung peristiwa dua tahun lalu saat Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada 10 Agustus 2024, yang diumumkan pada 11 Agustus 2024.

Menurut Sutrisno, saat itu Airlangga beralasan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, ia menilai publik memahami ada tekanan di balik pengunduran diri tersebut.

“Dua tahun kemudian, giliran Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha Djumaryo yang dipaksa atau terpaksa mundur dari PSI,” tulis Sutrisno dalam siaran persnya.

Diketahui, Giring Ganesha mundur dari keanggotaan PSI dengan alasan sudah tidak sejalan. Disusul Raja Juli Antoni yang menyatakan mundur sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus dari semua aktivitas PSI pada Senin 9 November 2026. Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang juga Wakil Ketua Umum DPP PSI, juga turut mundur.

Sutrisno berpendapat, pihak yang dulu melakukan tekanan terhadap Airlangga seharusnya menyadari hukum tabur tuai dalam politik.

“Pihak yang melakukan tekanan terhadap Airlangga hari ini seharusnya menyadari bahwa dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga, akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli, Isyana, dan Giring,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan momentum pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut yang terjadi beberapa jam sebelum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 dan menjelang Pembukaan Sidang Paripurna 11 Masa Sidang II DPR RI. Dalam siaran pers tersebut, Sutrisno menyebut salah satu agenda yang kemungkinan dibahas adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden.

Baca Juga  Gelar Tes Urine, Polres Jembrana Pastikan Personel Dalam Kondisi Prima

Lebih lanjut, Sutrisno dalam siaran persnya menduga pengunduran diri tersebut merupakan langkah penyelamatan diri terkait asosiasi politik yang ia sebut sebagai “Geng Solo” yang pengaruhnya melemah, terutama setelah kasus yang menjerat eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya.

Menurutnya, partai yang selama ini dinilai gemar membajak elite partai lain kini ditinggalkan oleh elitenya sendiri.

Ia juga menyoroti fenomena sejumlah elite politik yang mengklaim masuk dalam daftar 6.000 korban penyadapan ilegal yang diduga dilakukan LSP dan komplotannya. Menurut Sutrisno, klaim tersebut belum didasarkan pada rilis resmi Bareskrim Polri.

“Pengakuan sepihak tersebut sebagai upaya memosisikan diri sebagai korban, padahal sekian lama sangat akrab dengan LSP,” tulisnya.

Di akhir siaran pers, Sutrisno Pangaribuan menegaskan pernyataannya merupakan pandangan pribadi sebagai Presidium Kornas, Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran), dan Inisiator Sumatera Connection.

Catatan Redaksi:
Berita ini merupakan siaran pers yang dikirim oleh Sutrisno Pangaribuan. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi http://MetroBali.co.id tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil siaran pers tersebut.