Haruskah Bawahan Tetap Jalankan Perintah Atasan yang Melanggar Hukum? Ini Kata Pakar
Penulis: FX. Hastowo Broto Laksito, S.H., M.H. – Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta
Kepatuhan kepada atasan adalah bagian dari disiplin organisasi. Namun bagaimana jika perintah atasan ternyata bertentangan dengan hukum? Apakah bawahan wajib tetap melaksanakannya atas nama loyalitas?
Dalam lingkungan kerja, atasan berwenang memberi instruksi dan bawahan berkewajiban menjalankannya. Tanpa struktur komando yang jelas, organisasi sulit bekerja efektif. Persoalan menjadi rumit ketika instruksi tersebut melanggar hukum.
Persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pegawai diminta menandatangani dokumen tanpa diperiksa, mengubah data agar sesuai kepentingan tertentu, mencairkan anggaran tanpa prosedur, membuat laporan tidak sesuai fakta, atau menjalankan kebijakan tanpa dasar hukum yang cukup. Dalam situasi itu, bawahan berada di posisi sulit. Menolak dianggap tidak loyal, melaksanakan berisiko jeratan hukum.
Kepatuhan Bukan Tanpa Batas
Hubungan hierarkis memang menuntut kepatuhan, namun bukan kepatuhan tanpa batas. Dalam negara hukum, jabatan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hukum. Atasan hanya dapat memberi perintah dalam ruang kewenangannya, untuk tujuan yang sah dan prosedur yang benar.
Perlu dibedakan antara perintah yang tidak disukai bawahan dengan perintah yang memang melanggar hukum. Bawahan tidak dapat menolak instruksi hanya karena tidak nyaman, tidak sepakat, atau tugas terlalu berat. Selama masih dalam lingkup pekerjaan dan sesuai hukum, perintah harus dilaksanakan. Namun berbeda jika perintah meminta tindakan yang jelas dilarang hukum.
Contohnya: membuat kwitansi fiktif untuk pertanggungjawaban anggaran, mengubah data agar proyek lolos syarat, atau menandatangani dokumen yang diketahui tidak benar.
Bagaimana KUHP Terbaru Mengatur?
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur soal ini.
Pasal 32 KUHP menyebutkan, seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tidak dipidana jika untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Penjelasannya menegaskan harus ada hubungan hukum publik antara pemberi dan pelaksana perintah. Ini menjadi alasan pembenar jika perintah sah.
Namun Pasal 44 KUHP mengatur sebaliknya. Perintah jabatan tanpa wewenang pada dasarnya tidak menghapus pidana, kecuali orang yang diperintah dengan iktikad baik mengira perintah itu sah dan termasuk dalam lingkup pekerjaannya.
Artinya, tidak semua perintah atasan otomatis jadi tameng untuk lepas dari tanggung jawab.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dalam praktik, banyak bawahan mengira semua tanggung jawab ada pada pemberi perintah. Hukum tidak melihat sesederhana itu. Pertanggungjawaban dinilai dari peran masing-masing: siapa merencanakan, siapa memerintah, siapa mengetahui pelanggaran, dan siapa melaksanakan.
Pemberi dan pelaksana perintah bisa sama-sama dimintai pertanggungjawaban. Contoh: bendahara yang diperintah mencairkan dana dengan dokumen palsu yang ia ketahui palsu, sulit beralasan tanggung jawab sepenuhnya ada pada atasan.
Status sebagai bawahan bukan tameng otomatis.
Jika bawahan benar-benar tidak tahu perintah itu tidak sah, hukum memberi ruang. Dalam organisasi kompleks, tidak semua bawahan paham batas kewenangan atasan. Inilah ruang iktikad baik di Pasal 44 KUHP.
Namun semakin jelas pelanggaran hukumnya, semakin sulit berlindung. Alasan tidak paham prosedur teknis masih mungkin diterima, tapi sulit jika diminta memalsukan tanda tangan, menghilangkan dokumen, atau memasukkan angka fiktif.
“Kalau Ada Masalah, Saya yang Tanggung Jawab”
Kalimat ini sering muncul. Secara psikologis membuat bawahan merasa aman, namun secara hukum pernyataan itu tidak menghapus tanggung jawab pelaksana. Pertanggungjawaban hukum tidak bisa dialihkan lewat janji pribadi. Atasan tetap bertanggung jawab atas perintahnya, tapi bawahan yang sadar ikut melakukan perbuatan melawan hukum tetap dinilai atas keterlibatannya.
Bagaimana Jika Ada Tekanan Atasan?
Realitasnya bawahan tidak selalu bebas. Ada rasa takut dimutasi, diturunkan jabatan, atau dinilai buruk jika menolak.
KUHP mengenal keadaan paksaan di Pasal 42, bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Namun tekanan dalam hukum tidak bisa disamakan dengan semua tekanan psikologis di lingkungan kerja.
Langkah Profesional yang Harus Dilakukan Bawahan:
1. Jangan langsung menolak dan jangan langsung melaksanakan. Pastikan dulu isi dan dasar perintah.
2. Minta penjelasan dasar hukum, prosedur, dan tujuan.
3. Minta instruksi secara tertulis. Ingat, perintah tertulis bukan berarti otomatis sah, tapi memperjelas siapa pemberi dan apa isinya.
4. Sampaikan keberatan secara profesional. Katakan ada risiko hukum, minta pendapat bagian hukum, atau usulkan prosedur yang sesuai aturan.
5. Gunakan mekanisme pengawasan internal, inspektorat, atasan lebih tinggi, atau unit kepatuhan.
6. Dokumentasikan. Simpan bukti komunikasi seperti surat, chat, atau catatan rapat.
Di sisi lain, atasan tidak bisa lepas tanggung jawab dengan alasan tindakan dilakukan bawahan. Pola perintah lisan agar tidak meninggalkan jejak justru bisa membuat persoalan lebih serius.
Loyalitas yang Sehat
Dalam dunia profesional, sering muncul anggapan bawahan yang baik adalah yang selalu berkata “siap”. Loyalitas memang penting, tapi loyalitas yang sehat adalah loyalitas kepada organisasi dan hukum, bukan kehendak pribadi atasan.
Bawahan yang mengingatkan potensi pelanggaran hukum justru sedang membantu organisasi mencegah risiko. Profesionalisme tidak selalu berarti mengikuti perintah, tapi berani mengatakan ada batas hukum yang tidak boleh dilewati.
Perlu dicatat, konsep “perintah jabatan” dalam Pasal 32 KUHP konteksnya hukum publik. Tidak berlaku untuk hubungan keperdataan. Jadi hubungan karyawan swasta dengan atasannya tidak serta-merta bisa berlindung pada pasal itu. Jika diperintah memalsukan dokumen, menggelapkan dana, atau menyuap, tetap harus dilihat pertanggungjawaban pidananya.
Pada akhirnya ini bukan hanya soal norma pidana, tapi soal integritas. Ujian sebenarnya muncul ketika kepatuhan pada hukum berkonsekuensi pada jabatan atau karier. Di situlah profesionalisme terlihat. Bawahan harus hormati atasan, atasan harus hormati hukum.

