Kapasitas IPLT Suwung Diminta Ditingkatkan Jadi 400 Truk per Hari, Pengusaha Keluhkan Kuota Terbatas
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Keterbatasan kapasitas pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Suwung, Denpasar, dikeluhkan para pengusaha jasa penyedotan septic tank di Bali. Dengan kuota penerimaan sekitar 130 truk per hari, fasilitas tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembuangan limbah yang mencapai 210 hingga 250 truk setiap hari.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asosiasi Jasa Kuras Bali mengusulkan agar kapasitas pengolahan IPLT Suwung ditingkatkan hingga mampu melayani 400 truk per hari.
Usulan itu disampaikan Ketua Asosiasi Jasa Kuras Bali, Kadek Adi Santika, saat menghadap Komisi III DPRD Bali bersama delapan pengurus asosiasi, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Adi menyampaikan bahwa keterbatasan kuota pembuangan limbah di IPLT Suwung berdampak langsung terhadap operasional pengusaha jasa kuras septictank.
Menurutnya, saat ini kuota penerimaan limbah di fasilitas tersebut hanya sekitar 130 truk per hari. Sementara kebutuhan layanan penyedotan septic tank di Bali diperkirakan mencapai 210 hingga 250 truk setiap hari.
“Kalau kuota hanya 130 truk per hari, sementara kebutuhan di lapangan bisa mencapai 210 sampai 250 truk, tentu ini menjadi persoalan bagi kami,” ungkapnya Jumat (6/11).
Adi menjelaskan, keterbatasan kuota membuat pengusaha jasa kuras harus mengatur ulang jadwal pengiriman limbah. Tidak jarang, pembuangan terpaksa ditunda hingga keesokan harinya karena kuota harian sudah terpenuhi.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, sejumlah pengusaha bahkan terpaksa membeli truk tambahan yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara limbah tinja hasil penyedotan.
Pasalnya, pengusaha tetap harus menjalankan pelayanan sesuai kontrak dengan pelanggan. Namun, keterbatasan kapasitas penerimaan di IPLT Suwung membuat limbah yang sudah disedot tidak selalu bisa langsung dibuang ke tempat pengolahan.
“Ya kami kan terikat kontrak, jadi penyedotan harus tetap dilakukan,” ujarnya.
Adi menambahkan, pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah milik swasta juga belum sepenuhnya menjadi solusi. Sebab, tidak semua fasilitas swasta dapat menerima karakteristik limbah hasil penyedotan dari masyarakat.
Limbah tinja yang diangkut pengusaha jasa kuras terkadang bercampur dengan lemak maupun material padat sehingga membutuhkan penanganan dan sistem pengolahan yang sesuai.
Selain keterbatasan kuota, jam operasional IPLT Suwung yang berlangsung pukul 08.00 hingga 14.00 WITA juga menjadi perhatian asosiasi.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memperpanjang waktu operasional sekaligus menambah kuota penerimaan limbah setiap harinya.
“Harapan kami, jam operasionalnya bisa lebih lama, selain itu kuotanya bisa ditingkatkan lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan peningkatan kapasitas IPLT Suwung diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas usaha di Bali.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut turut berdampak terhadap peningkatan volume limbah domestik yang harus ditangani setiap hari.
“Sebagai solusi jangka panjang kita mengusulkan agar ada peningkatan kapasitas IPLT Suwung sampai 400 truk per hari,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nursakti Yasa Wedha, menjelaskan bahwa kapasitas pengolahan IPLT Suwung sebelumnya mencapai sekitar 400 meter kubik per hari.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 100 truk apabila setiap armada memiliki kapasitas angkut 4 meter kubik.
Saat ini, pemerintah telah melakukan peningkatan melalui perubahan sistem dan inovasi pengolahan. Dengan upaya tersebut, kapasitas fasilitas disebut telah mencapai lebih dari 500 meter kubik dan mampu melayani sekitar 100 hingga 130 truk.
Meski demikian, Nursakti mengakui masih terdapat kesenjangan antara kemampuan fasilitas pengolahan milik pemerintah dengan kebutuhan pembuangan limbah di lapangan.
Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta untuk menambah kapasitas pengolahan limbah domestik di Bali.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, mengatakan persoalan pengelolaan limbah domestik perlu ditangani melalui penguatan regulasi.
Menurutnya, Komisi III DPRD Bali membuka ruang untuk mendorong peningkatan status Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengolahan limbah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami akan dipertimbangkan di komisi akan meningkatkan Pergub jadi Perda nanti,” ungkapnya.
Suyasa menilai penguatan regulasi diperlukan karena persoalan tata kelola limbah domestik sudah menjadi hal krusial yang harus segera ditangani. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah praktik pembuangan limbah secara ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia turut menyoroti pengelolaan limbah dari sektor usaha, khususnya hotel dan restoran berskala besar.
Menurutnya, usaha dengan aktivitas operasional besar perlu memiliki sistem pengolahan limbah sendiri. Sebab, karakteristik limbah yang dihasilkan tidak hanya berupa tinja, tetapi juga dapat mengandung lemak, limbah cair, serta material lain yang berpotensi mengganggu mesin pengolahan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Bali juga berencana meninjau fasilitas pengolahan limbah milik swasta di kawasan Bypass Ngurah Rai.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kemampuan fasilitas swasta dalam mengolah limbah domestik sekaligus mengkaji peluang keterlibatannya dalam mengatasi keterbatasan kapasitas pengolahan limbah di Bali.(ags)

