Jro Gde Sudibya Sentil Jakarta: “Yang Pesta di Jakarta, Jangan Sampai yang Mabuk di Bali!
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Di tengah efisiensi APBD 2027 yang memangkas pendapatan Bali 12,78% menjadi Rp 5,72 triliun dan belanja 14,4% menjadi Rp 6,19 triliun, serta pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 1,7 triliun, ekonomi Bali ditantang untuk membangun daya tahan lenting atau resiliensi. Tidak hanya dari guncangan fiskal, tapi juga dari kisruh politik Jakarta.
Ekonom dan pengamat budaya Bali, Jro Gde Sudibya, mengingatkan empat fondasi resiliensi yang harus dijaga bersama, agar Bali tidak goyah hanya karena riuh politik pusat.
Pariwisata Adalah Mesin, Tapi Butuh Rasa Aman yang Mendalam
“Industri pariwisata dalam beberapa dasawarsa terakhir menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Bali, penciptaan lapangan kerja, dan dampak berganda (multiplier effect) bagi ekonomi Bali,” ujar Jro Sudibya kepada Metro Bali, Rabu (5/11).
Menurutnya, industri ini tidak hanya butuh infrastruktur jalan yang kini anggarannya hanya Rp 79,62 miliar di RAPBD 2027, atau belanja modal yang hanya 5,5%.
“Industri ini perlu keamanan, rasa aman, persepsi akan rasa aman, bahkan ketenangan dan kedamaian – memorable experience – pengalaman yang menyenangkan yang masuk ke relung hati. Melahirkan brand kuat sebagai destinasi tingkat dunia yang mesti dirawat dan dijaga bersama,” tegasnya.
Data BPS Bali Q3 2026 mencatat pertumbuhan Bali masih 5,78%, ditopang 66% dari pariwisata, perdagangan, dan akomodasi. Ketika persepsi aman terganggu, dampaknya langsung ke hunian kos, restoran, dan UMKM di Denpasar Barat hingga Kuta.
Budaya Pariwisata Harus Dijaga, Pendatang Harus Tahu Diri
Bagi penduduk lokal, pariwisata budaya telah mengakar. Plus minusnya ada, tapi fondasinya harus tetap.
“Demikian juga untuk pendatang yang mencari nafkah di Bali, semestinya berlaku ungkapan pribahasa: ‘dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung’,” kata Jro.
Di tengah APBD yang menipis dan Dana Desa yang turun -67,5%, solidaritas antara krama lokal dan pendatang menjadi modal sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jangan sampai persaingan usaha kos, warung, dan kontrakan memicu konflik.
Jangan Sampai yang Pesta di Jakarta, yang Mabuk Kita di Bali
Ini poin paling tajam yang disoroti Jro.
“Ada ungkapan sederhana, dalam bahasa rakyat yang membumi, jangan sampai yang pesta di Jakarta, yang mabuk kita di Bali,” ujarnya dengan nada satire.
Kritik, perbedaan pendapat, hingga manuver politik di Senayan adalah hal biasa di Jakarta. Namun yang berbahaya adalah ketika konflik itu diimpor ke Bali dan memecah sesama nyama braya.
“Sejarah kelam politik di Bali telah merekamnya, dan tidak boleh lagi terjadi di Bali. Kita di Bali yang rugi, pariwisata yang rugi, kos-kosan yang sepi, jika kita ikut mabuk karena pesta politik Jakarta,” tegas Jro.
Di tahun efisiensi 2026-2027, ketika TKD dipangkas dari Rp 919 triliun menjadi Rp 693 triliun secara nasional, Bali justru butuh persatuan untuk melobi pusat agar dana dikembalikan, bukan malah bertengkar di kandang sendiri.
“Care Siap Bali” – Penyakit Iri Dengki yang Merusak Resiliensi
Kritik terakhir adalah kritik ke dalam.
“Kritik diri berupa ‘care siap Bali’, mudah bertengkar sesama kita, karena iri dengki, kecemburuan sosial, melahirkan prasangka, social stereotipe, menutup komunikasi, dialog bermartabat, dan melahirkan prasangka dan bahkan rasa dendam berkepanjangan. Bisa-bisa ‘gumine benyah latig’ secara sosial,” ungkap Jro.
Menurutnya, di saat APBD 2027 defisit Rp 475 miliar dan harus ditutup SiLPA Rp 1,2 triliun, mental “care siap Bali” – saling sikut, saling iri karena tetangga dapat proyek atau media lain dapat paket publikasi – justru akan membuat “gumine benyah latig”, bumi Bali hancur secara sosial.
“Resiliensi ekonomi Bali bukan hanya soal angka 5,72 triliun atau 6,19 triliun. Tapi soal daya tahan sosial kita untuk tidak mudah diadu domba,” tutupnya.
Tim Metro Bali

