Di Forum OECD Paris, OJK Tegaskan Komitmen Reformasi Asuransi dan Dana Pensiun
Keterangan Poto : Paris – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan memaparkan reformasi besar-besaran sektor asuransi dan dana pensiun di forum Accession Review OECD di Paris, Prancis, 2-5 November 2026.
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen reformasi sektor perasuransian dan dana pensiun di hadapan negara-negara anggota OECD.
Komitmen itu disampaikan dalam forum Accession Review yang digelar Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD di Paris, Prancis, pada 2 – 5 November 2026. Forum ini merupakan bagian dari empat Working Parties di bawah Committee on Financial Markets (CMF) OECD, sebagai tahapan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.
Hadir pula Dubes RI untuk Prancis, Andorra, Monako, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar, serta Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu Yani Farida Aryani.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, proses aksesi OECD menjadi momentum memperkuat fondasi sektor keuangan nasional.
“Melalui reformasi pengaturan dan pengawasan, OJK ingin membangun industri asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, mampu menjangkau masyarakat lebih luas, serta memberikan manfaat perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Ogi di Paris, Selasa (3/11).
Aset Asuransi Tembus Rp981 Triliun, Penetrasi Baru 1,3 Persen
OJK memaparkan, total aset industri asuransi komersial naik dari Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025, tumbuh rata-rata 4,3 persen per tahun.
Namun penetrasi asuransi komersial masih 1,3 persen terhadap PDB, menandakan potensi pasar yang sangat besar belum tergarap.
Untuk itu, OJK mendorong penguatan kapasitas industri lewat digitalisasi, peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan aset-kewajiban (asset-liability management).
Reformasi prudensial dilakukan bertahap: peningkatan ekuitas minimum pada 2026 dan 2028, penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 sejak 2025, serta penyempurnaan kerangka Risk Based Capital (RBC) yang lebih sensitif risiko mulai 2027. Diiringi pengawasan berbasis risiko dan early intervention.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku OJK Dicky Kartikoyono menegaskan penguatan pelindungan konsumen, mulai dari pemasaran, penyelesaian klaim, hingga perilaku agen asuransi, dengan dukungan Kontak OJK 157, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan LAPS SJK.
“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan atau jumlah pengaduan. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif,” tegas Dicky.
Dana Pensiun Baru Jangkau 37 Persen Pekerja
Di sektor dana pensiun, Indonesia menyoroti cakupan kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja, sementara peserta aktif program wajib setara 17 persen angkatan kerja. Banyak pekerja informal belum terlindungi.
Sesuai amanat UU P2SK, pemerintah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program wajib dan sukarela saling melengkapi, memperluas akses, meningkatkan kecukupan manfaat, dan memperkuat pembayaran berkala untuk kesinambungan pendapatan di masa pensiun.
“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat,” kata Direktur Kemenkeu Yani Farida Aryani.
OJK mendukung lewat penguatan dana pensiun sukarela (DPPK dan DPLK), perluasan diversifikasi portofolio investasi yang prudent, penguatan asset-liability management, dan strategi lifecycle investment.
“Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan industri dana pensiun, terutama dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai,” tambah Ogi.
Delegasi OECD memberikan perhatian pada upaya Indonesia mengoptimalkan pertumbuhan industri asuransi, memperkuat tata kelola, serta memperluas cakupan pensiun. OJK bersama Kemenkeu akan terus memperkuat koordinasi menindaklanjuti masukan OECD.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

