Karangasem, (Metrobali.co.id)-

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan risiko defisit anggaran, rancangan kebijakan untuk menggelontorkan dana APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2027 di sektor investasi pada badan usaha dinilai berpotensi memperberat beban keuangan daerah.

Hal ini diutarakan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum terhadap empat Ranperda yang diajukan eksekutif, yakni penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida), penyertaan modal kepada PT BPD Bali, pinjaman daerah, serta APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna yang digelar Senin (2/11/2026).

Secara khusus, Gerindra menyoroti rencana penyertaan modal kepada PT BPD Bali. Kondisi fiskal Kabupaten Karangasem yang tengah menghadapi keterbatasan pendapatan dan risiko defisit struktural harus menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan mengalokasikan dana tunai untuk investasi tersebut.

“Memaksakan penyertaan modal di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas dapat memperberat beban fiskal sekaligus berpotensi mengganggu stabilitas belanja daerah,” kata anggota DPRD Karangasem, Ni Wayan Paramestia Komala Dewi saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra.

Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Selain itu, Gerindra juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar masyarakat. Anggaran daerah semestinya lebih dahulu diarahkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan.

Selain persoalan kemampuan fiskal, Gerindra turut mempertanyakan rasionalitas investasi dari sisi imbal hasil atau return on investment. Meski BPD Bali dinilai sebagai entitas yang sehat secara finansial, dividen yang diterima daerah membutuhkan waktu dan dinilai belum tentu sebanding dengan kebutuhan likuiditas APBD dalam jangka pendek hingga menengah.

“Karena itu, Kami mendorong lebih mengoptimalkan pendayagunaan aset yang sudah dimiliki sebelum memutuskan menambah investasi finansial,” terangnya.

Baca Juga  Penerapan Rekayasa Lalu Lintas pada Karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur Berjalan Efektif

Catatan untuk Jamkrida Bali Mandara

Tak hanya BPD Bali, Gerindra juga memberikan catatan terhadap rencana penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Pada prinsipnya, Gerindra mendukung penguatan permodalan Jamkrida karena memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, khususnya pelaku usaha yang terkendala agunan.

Namun, penambahan modal tersebut harus diikuti kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui dividen atau pembagian laba yang optimal. Pemerintah juga diminta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio penjaminan kredit bagi pelaku usaha lokal di Karangasem.

Terkait RAPBD Semesta Berencana 2027, Gerindra meminta eksekutif lebih kreatif menggali potensi PAD, khususnya dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan optimalisasi tata kelola BUMD. Di sisi belanja, pemerintah diminta mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat serta memangkas pengeluaran operasional yang bersifat seremonial.

Jawaban Bupati Karangasem

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menanggapi pandangan Fraksi Gerindra. Pemerintah daerah sependapat bahwa investasi daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan kepemilikan saham maupun penerimaan dividen.

Terkait Jamkrida, Bupati Gus Par menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit, khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan agunan maupun persyaratan perbankan lainnya. Jamkrida dinilai memiliki peran strategis sebagai lembaga penjaminan yang menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dengan lembaga keuangan.

Pemerintah daerah juga menyatakan bahwa data jumlah UMKM di Karangasem yang telah memperoleh fasilitas penjaminan, nilai kredit yang dijamin, jumlah penerima manfaat, hingga sebaran berdasarkan kecamatan dan sektor usaha akan menjadi bahan evaluasi kebijakan.

“Data tersebut nantinya agar disampaikan berdasarkan informasi resmi perusahaan, sehingga manfaat investasi daerah dapat diketahui secara objektif dan terukur,” ungkap Gus Par.

Baca Juga  Pemkab Buleleng Gelar FGD Penyusunan Dokumen Dan Peta Indikasi Geografis Batu Pulaki Di Desa Banyupoh

Sementara terkait penyertaan modal kepada BPD Bali, pemerintah berharap bank milik daerah tersebut terus mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan, koperasi, dan pariwisata dengan skema yang kompetitif.

“Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kontribusi BPD Bali terhadap perekonomian masyarakat daerah,” tandasnya. (RED-MB)