JAKARTA, (METROBALI.CO.ID) –

Sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI PAH II yang melahirkan Tap MPR RI 2001 yang memisahkan TNI (dulu ABRI) dengan Polri, Jro Gde Sudibya mengaku merasa kecewa berat dengan perilaku Polri dalam 7 tahun terakhir.

Dalam Tap MPR tersebut diatur, Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dan penegakan hukum, sedangkan TNI bertanggung jawab dengan pertahanan.

“Dalam sidang-sidang PAH II, jajaran pimpinan Polri memelas meminta pemisahan dengan janji akan menjalankan tugasnya. Fraksi ABRI terutama dari Angkatan Darat tetap berkeberatan dengan pemisahan ini, dengan alasan akan lahir Polri yang super powerful dan punya kecenderungan menyimpang. Prediksi Fraksi ABRI sekarang TNI ternyata benar adanya,” ujar Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004, Selasa (4/11).

Ia menyoroti fenomena Parcok dan peran sebagai beking dari kegiatan ilegal termasuk penambangan nikel dengan nilai jumbo yang telah menjadi sorotan publik, termasuk kritik keras mantan Presiden SBY.

“Tamsilnya, nasi sudah menjadi bubur. Momentum Polri kembali ke khitahnya menjadi pengayom masyarakat. Berhenti melakukan politik praktis, dan berhenti menjadi pengayom dasa muka tindak pidana,” tegasnya.

Jro Gde Sudibya mengajak belajar dari keteladanan Kapolri pertama pasca kemerdekaan R. Soekanto dan Kapolri dengan semangat ugahari, Hoegeng Iman Santoso.

Kembali terngiang wejangan Ketua Tim Perumus Tap MPR RI Pemisahan TNI-Polri, tokoh nasionalis dari Fraksi PDI Perjuangan, Permadi SH, bahwa dengan kewenangan besar ini Polri mesti tetap rendah hati dalam menjalankan dharma melayani dan melindungi masyarakat.

“Nasehat dari tokoh yang menyebut diri penyambung lidah Bung Karno tetap penting dan relevan. Semoga,” tutupnya.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

Baca Juga  124 Tahun Soekarno, Sekapur Sirih Pemikiran Soekarno