JAKARTA, (METROBALI.CO.ID) –

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam daftar pejabat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi lainnya.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026).

Yusril menjelaskan, dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, politisi, hingga pengusaha.

“Dan [juga] sejumlah pengusaha. Dan bukti-bukti sudah dihimpun dan dikumpulkan,” kata Yusril.

Terkait Wapres Gibran, Yusril mengaku belum bisa memastikan apakah ikut disadap atau tidak. Informasi yang diterimanya sejauh ini hanya menyebut Presiden, sejumlah menteri, dan politisi.

“Jadi saya belum tahu apakah Bapak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” tutup Yusril.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal di sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyadapan diduga terjadi rentang 2025-2026 tanpa prosedur Perkap No 5 Tahun 2010.

Baca Juga  Wawali Denpasar Pimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi, Fokus Stabilkan Harga Pangan