Karangasem, (Metrobali.co.id)

 

Fraksi Partai Golkar DPRD Karangasem mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati kemampuan fiskal dan ketentuan batas defisit anggaran dalam penyusunan RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Golkar menyoroti rencana defisit anggaran serta meminta kepastian sumber pembiayaan dan kemampuan daerah mengembalikan pinjaman.

Pandangan tersebut disampaikan I Nengah Sumardi saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) diantranya Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Pinjaman Daerah dan APBD-Semesta Berencana TA. 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (2/11/2026).

Dalam pemaparannya, Golkar mencatat RAPBD 2027 dirancang dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,762 triliun dan belanja daerah Rp1,920 triliun. Dengan postur tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp157,88 miliar atau sekitar 8,96 persen yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.

Golkar mengingatkan agar keseimbangan secara administratif dalam struktur APBD juga diikuti kepastian sumber pembiayaan, kemampuan fiskal daerah, serta perhitungan risiko pelaksanaan anggaran.

Selain itu, Golkar juga menyoroti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 tentang batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pandangannya, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah.

“Apabila rencana defisit melampaui batas tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketentuan persetujuan Menteri Keuangan,” kata Sumardi.

Terkait dengan defisit, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menekankan bahwa estimasi tersebut disusun berdasarkan perhitungan dan evaluasi terhadap perkembangan realisasi pendapatan, penyerapan belanja, serta estimasi kewajiban dan posisi kas daerah pada akhir tahun anggaran.

“Pemerintah Daerah sependapat bahwa proyeksi SiLPA harus disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” Jelasnya.

Baca Juga  Curi TV dan Kipas Angin, Pelaku Pencurian di Pura Dibekuk Polisi

Oleh karena itu, Pemkab Karangasem akan melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD guna memastikan proyeksi tersebut sesuai dengan kondisi riil keuangan daerah serta tidak menimbulkan risiko ketidakseimbangan kas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027. (Red)