Jakarta, (Metrobali.co.id)

 

Polemik Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase krusial. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai telah sejalan dan berkekuatan hukum tetap, kini bola panas berada di tangan DPR RI.

Hal tersebut ditegaskan pemerhati hukum dari Law Firm Pedang Keadilan & Partners, Zuhri Saifudin, S.H., M.H., usai mencermati amar putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu, Senin (2/11/2026) malam.

Menurut Saifudin, Pertimbangan Hukum MK pada poin 3.6 dan 3.7 yang menyerahkan tindak lanjut ke lembaga lain beririsan langsung dengan amar putusan MA yang menyatakan Suket penyetaraan ijazah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

“Jelas dan konkret, tidak perlu ditafsirkan lagi. Suket atas penyetaraan ijazah itu dianggap tidak sah, dianggap tidak ada, dan sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum apa pun,” ujar Saifudin kepada http://Tribunnews.com.

Ia menilai sikap paling ideal jika mengacu pada Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa adalah pengunduran diri secara terhormat.

Desak DPR Gulirkan Hak Angket

Saifudin meminta delapan fraksi di DPR RI tidak ragu mengambil langkah konstitusional. Sebagai putusan yang bersifat erga omnes (mengikat semua pihak), putusan MK dan MA wajib ditindaklanjuti secara politik oleh DPR.

“Sikap DPR akan seperti apa? Lembaga penjaga hukum Indonesia, MK dan MA, telah satu suara. Idealnya DPR segera ambil sikap tegas. Jangan takut dan harus berani agar siklus ketatanegaraan Indonesia tidak terganggu,” katanya.

Terkait mekanisme, ia menilai DPR tidak perlu membentuk Pansus, melainkan langsung menggunakan Hak Angket sesuai Pasal 199 UU MD3.

“Tidak perlu Pansus. Segera laksanakan Hak Angket, itu lebih bijak. Sangat mudah prosedurnya dan maksimal 60 hari kinerja sudah selesai sesuai Pasal 206 ayat (1) UU MD3,” tegasnya.

Baca Juga  Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

Ia juga mengingatkan tanggung jawab moral partai politik sebagai driver utama pencalonan capres-cawapres.

“Gelar Hak Angket, itu akan menjadi ‘panggung rakyat’ agar legitimasi Wapres tidak dipersoalkan lagi. Bukankah parpol sebagai driver utama saat adanya pencalonan? Sekarang punya tanggung jawab moral untuk bersikap!” tutupnya.

Tim Redaksi Metro Bali