Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Polemik keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Advokat senior Subhan Palal memberikan batas waktu 10 hari kerja kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran.

Hal tersebut disampaikan Subhan dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Subhan mengaku akan melayangkan upaya administratif persetujuan langsung kepada Presiden Prabowo sesuai instrumen Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

“Saya sudah menulis surat dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) berupa upaya administratif persetujuan. Umurnya cuma 10 hari. Jika dalam 10 hari Presiden tidak menggunakan kewenangannya, surat itu menjadi bahan bagi saya untuk menggugat Presiden ke PTUN,” tegas Subhan.

Ia menegaskan akan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Presiden tidak merespons.

Menurut Subhan, putusan kasasi MA bersifat final, berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan mengikat seluruh pihak (erga omnes), termasuk Presiden.

“Putusan ini mengikat semua pihak, termasuk Presiden. Di dalam UUD 1945, lembaga yang berwenang menyetujui persoalan ini bukan hanya DPR, tapi Presiden lewat Pasal 8 Ayat (2),” ujarnya.

Adapun Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

MA Kabulkan Kasasi

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan pembatalan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat cawapres Pemilu 2024.

Baca Juga  Hadiri Ngenteg Linggih di Batunya, Wagub Giri Prasta Tekankan Pentingnya Gotong Royong dan Persatuan Krama

Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 diadili majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar TUN MA Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, pada Jumat (30/10/2026). Amar putusan berbunyi: “Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”

Putusan ini membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang menyatakan tidak berwenang, serta putusan PTTUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Gugatan awal didaftarkan Subhan pada 19 Januari 2026. PTUN Jakarta menolak pada 21 Mei 2026, PTTUN menguatkan pada 12 Agustus 2026, hingga akhirnya MA mengabulkan pada 30 Oktober 2026.

Putusan MA ini juga memperkuat pertimbangan MK pada perkara PHPU Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyebut Certificate of Attendance milik Gibran hanya bukti kehadiran kelas, bukan bukti kelulusan SMA yang sah.

Saat ini polemik tersebut bergulir di DPR RI dengan desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Tim Redaksi Metro Bali