Jembrana, (Metrobali.co.id)

 

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Satpol PP Kabupaten Jembrana masih bergulir. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana terus melakukan pendalaman. Belasan pegawai termasuk petinggi Satpol PP telah dimintai keterangan.

Informasi teranyar, perkembangan penanganan perkara dugaan Tipikor, pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit BPKP Bali terkait nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Dugaan penyelewengan terjadi pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 2025.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jembrana, Dwi Prima Satya ditemui Senin (2/11/2026) mengaku, masih melakukan pendalaman dan belum ada penetapan tersangka dari dugaan kasus tersebut. “Masih pada tahap penyidikan. Sampai saat ini juga belum ada tersangka,” ujarnya.

Pihaknya juga tengah mengumpulkan alat bukti terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan perkara tersebut. Dan alat bukti penting ini hanya dapat diperoleh dari ahli dalam hal ini adalah BPKP Bali.

Untuk mendapatkan alat bukti penting ini, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti dan bahkan sudah melakukan ekspos bersama BPKP Bali pada Senin, 28 September 2026 di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

“Sebagai bagian dari proses, seluruh barang bukti yang diperlukan sudah kami serahkan kepada pihak BPKP, Bali,” imbuhnya didampingi Kasi Intel Kejari Jembrana, Pradewa Artha

Mengenai ekspos kasus tersebut, sambungnya, saran dan masukan dari BPKB juga harus bisa dipenuhi karena terkait dengan kebenaran materiil yang menuju kepada undang-undang hukum formil.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, hingga saat ini Tim Penyidik Kejari Jembrana masih menunggu hasil telaah dan tindak lanjut dari BPKP atas pelaksanaan ekspose dimaksud. Karena, hasil telaah ekspose tersebut akan menjadi dasar bagi BPKP dalam menentukan permohonan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diajukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jembrana.

Baca Juga  Nyoman Parta Desak KPK Periksa Pejabat Imigrasi Bali, Jangan Berhenti pada Penggeledahan Kantor Imigrasi Denpasar

“Apabila permohonan disetujui, proses akan dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah pembentukan tim auditor oleh BPKP untuk melaksanakan PKKN dalam perkara dimaksud. Itu posisi kami saat ini,” ungkapnya.

Kasi Pidsus Dwi Prima Satya menambahkan bahwa pihaknya telah memintai keterangan terhadap 19 orang dari Satpol PP Jembrana. Dan pihaknya akan mengawal langsung apabila pihak BPKP melakukan penyesuaian langsung ke lokasi atau lokus kejadian. (Komang Tole)