Jakarta, (Metrobali.co.id)

 

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan skenario baru yang disiapkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menghindari pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut Nusron tengah menyiapkan rencana perjalanan dinas ke Jepang sebagai alasan “cadangan” apabila penyidik melayangkan surat panggilan ulang terkait kasus dugaan penipuan senilai Rp106 miliar.

Informasi ini mencuat setelah Nusron tercatat dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK, yakni 7 Oktober dan 15 Oktober 2026. Pada pemanggilan terakhir, ia beralasan dinas ke Malaysia melalui Singapura.

“Saya mengabarkan bahwa Pak Nusron Wahid akan melakukan perjalanan ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena minggu kemarin sedang diberikan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang. Nah, saya memperkirakannya perjalanan ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan, jadi kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK,” ungkap Boyamin, Senin (2/11/2026).

Boyamin menyoroti pola yang sama saat Nusron beralasan ke Johor Bahru, Malaysia, tepat di hari pemanggilan kedua. Menurutnya, kelonggaran KUHAP yang memberi jeda 5 hari kerja dimanfaatkan sebagai celah menyiapkan alibi dinas luar negeri.

“Maka, potensi dia akan mangkir lagi dengan alasan sedang dinas ke luar negeri. Sama seperti dulu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan dinas ke Johor Bahru, Malaysia,” tegasnya.

MAKI juga mengkritik KPK yang dinilai tidak tegas. Boyamin mengingatkan masa penahanan 8 tersangka lain di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK akan habis. Karena ancaman pidana hanya 5 tahun, masa tahanan hanya 2 bulan dan harus segera disidangkan.

Kasus ini berawal dari OTT pertengahan September 2026, di mana KPK menyita Rp106,3 miliar dalam koper-koper merah terkait dugaan suap perpanjangan dan pemecahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, serta gratifikasi mutasi ASN.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Pimpin Apel Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali

Tim Redaksi Metro Bali