MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Pengamat: Masalah Bisa Merembet ke Presiden Prabowo
JAKARTA, (METRO BALI.CO.ID) –
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi membawa implikasi politik ke Presiden Prabowo Subianto.
MA diketahui mengabulkan gugatan Subhan Palal dan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak diterima (NO).
“Kalau kita baca aturan, kalau ada masalah berkaitan wapres, maka presiden boleh mengajukan pengganti wapres. Artinya dalam kasus ini dua-duanya tidak bisa ditarik satu tarikan napas, meskipun indikasi politiknya itu bisa juga merembes ke presiden terpilih,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang KompasTV, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Burhanuddin, tuntutan agar Gibran mundur bukan tidak mungkin berkembang menjadi desakan agar Prabowo ikut mundur karena keduanya maju sebagai satu paket pada Pemilu 2024.
“Secara politik tentu ada insentifnya mengaitkan posisi Mas Gibran dengan Pak Prabowo,” lanjutnya.
Sementara penggugat, Subhan Palal, mendesak DPR RI segera memulai proses pemakzulan dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon wapres ke MPR.
TIM REDAKSI METRO BALI

