Oleh : Surya Anom, Wk Ketua Pengurus Harian PHDI Pemurnian Pusat

Pernyataan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah rumah besar bersama umat Hindu Dharma merupakan upaya mengembalikan roh organisasi yang dicanangkan oleh para tetua Bali saat mendirikan lembaga ini dengan nama awal Parisada Dharma Hindu Bali. Sejak tahun 2001, PHDI dinilai telah kehilangan roh tersebut ketika mulai menampung ajaran asing yang menggerogoti keluhuran warisan leluhur pembumian Weda.

Penggunaan kata “Hindu Bali” pada mulanya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hindu Bali tidak sama dengan Hindu India. Pelabelan “Hindu” digunakan demi menegakkan Dharma Abadi Nusantara yang menjadi fondasi kehidupan religius dan spiritual masyarakat Bali.

Dalam sejarahnya, penyematan kata “Hindu” dipakai dengan tiga pertimbangan utama:
– Memasukkan Dharma ke dalam kelompok resmi agama di Indonesia.
– Menegaskan identitas mandiri agar umat di Nusantara tidak berkiblat ke India, karena memang bukan berasal dari India.
– Memberikan citra agama berstandar internasional yang sama-sama berasal dari rumpun Dharma Abadi.

Perlu dicatat, di India sendiri istilah “Hindu” baru mulai dipakai pada tahun 1830 untuk melabeli berbagai sekte sebagai mayoritas keyakinan masyarakat setempat. Oleh karena itu, menjadikan PHDI sebagai rumah besar Hindu Dharma sangat tidak tepat jika turut difungsikan sebagai rumah bagi para pengikut sampradaya (aliran luar).

Argumen persatuan yang kerap digunakan untuk mengakomodasi umat yang telah terpapar sampradaya asing merupakan sebuah kekeliruan besar. Sebab, sampradaya asing pada dasarnya adalah organisasi yang didirikan untuk mencari pengikut dengan orientasi kepentingan ekonomi. Mengeluarkan mereka dari rumah besar ini menjadi langkah krusial, karena terbukti telah menggerogoti tradisi melalui kampanye yang berupaya menggeser Yadnya. Padahal, inti utama kehidupan di Pulau Bali adalah Yadnya. Tanpa Yadnya, Bali akan runtuh; dan ketika Bali runtuh, Hindu Dharma pun akan punah.

Baca Juga  Rahina Purnama Kapat, Wawali Arya Wibawa Hadiri Pujawali Padudusan Alit Banjar Pegok

Akar Konflik dan Isu Dualisme

Dualisme di tubuh PHDI terjadi semata-mata karena niat murni untuk menjaga rumah besar bersama. Ketika rumah besar ini dikuasai oleh pengikut sampradaya asing dan kegiatan mereka mulai diakomodasi sebagai bagian dari ritual Hindu Dharma, perundungan (bullying) terhadap ajaran leluhur Nusantara—yang dijaga dan dijalankan di Bali sejak runtuhnya Majapahit—mulai bermunculan.

Berbagai tradisi lokal didiskreditkan. Yadnya dituding sebagai himsa karma, bangunan Rong Tiga disebut sebagai “rumah dara”, dan bebanten—sebagai Nyasa (Niasa) Sang Hyang Catur Weda—dikatakan sebagai persembahan bangkai serta bentuk pemborosan. Untuk menguatkan pengaruhnya di hadapan umat, mereka menggunakan referensi sastra agama dari India, seraya memaksakan narasi bahwa lontar-lontar Nusantara merupakan turunan dari India, padahal tidak ada kaitan sama sekali.

Di sisi lain, narasi yang menyebut bahwa dualisme PHDI adalah konflik antara dua tokoh nasional asal Bali—yakni Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia dan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya—merupakan kekeliruan besar. Isu semacam ini sengaja diciptakan dan diembuskan oleh sejumlah politikus etnik Bali demi kepentingan politik serta ekonomi pribadi maupun kelompok.

PHDI Pemurnian bukanlah wadah yang diciptakan oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia demi kepentingan faksi tertentu, melainkan wadah perjuangan untuk menjaga dan membersihkan rumah besar umat Hindu Dharma.

Hal ini tercermin dari jajaran Tri Angga Walaka dari Panca Angga PHDI Pemurnian Pusat yang diisi oleh tokoh-tokoh Bali yang memahami Hindu Dharma secara autentik:
– Ketua Dharma Kertha: Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet (yang juga Ketua FKUB Indonesia dan Bendesa Agung).
– Ketua Saba Walaka: Brigjen Pol (Purn) I Gede Alit Widana (Manggala Pasemetonan Bujangga Waisnawa).
– Ketua Pengurus Harian: Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia. Juga sebagai Manggala Dharmopadesa Nusantara

Baca Juga  Komunikasi Tatap Muka, Fondasi Utama Membangun Empati dan Kepercayaan Publik

Komposisi ini membuktikan bahwa tidak ada konflik pribadi atau perebutan pengaruh kelompok seperti yang diembuskan para politikus, yang sayangnya sempat ditelan mentah-mentah oleh sebagian tokoh Hindu Dharma.

Menatap Rekonsiliasi dan Pemurnian

PHDI Pemurnian, yang sejak awal konsisten menjaga kemurnian rumah besar umat Hindu Dharma, tetap mendukung penuh upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat periode 2026–2031. PHDI Pemurnian akan selalu aktif mengawal proses tersebut, dengan catatan utama: rumah besar ini harus bersih dari pengaruh pengikut dan simpatisan sampradaya.

Ke depan, diharapkan PHDI dapat mengeluarkan Surat Edaran—atau bentuk kebijakan administratif lainnya—yang senada dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Hindu. Kebijakan tersebut hendaknya memperluas larangan bagi seluruh umat Hindu Dharma, bukan hanya ASN di lingkungan Ditjen Bimas Hindu, untuk tidak menjadi pengikut maupun terlibat dalam segala kegiatan sampradaya.