Perjuangan Forum Driver Bali Berbuah Manis, Perda ASK Akhirnya Kantongi Nomor Registrasi Kemendagri
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Perjuangan panjang Forum Driver Perjuangan Bali dalam mengawal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) akhirnya membuahkan hasil. Perda yang selama ini diperjuangkan untuk membenahi tata kelola transportasi pariwisata di Bali tersebut resmi mengantongi nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan terbitnya nomor registrasi tersebut, Perda ASK Provinsi Bali kini tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Bali sebelum ditetapkan dan diundangkan.
Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, saat menjadi narasumber di acara program bulanan Diskusi Ngopi Santuy Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Jumat (30/10/2026) di Ar Kopi, Renon, Denpasar.
Suyasa menyebutkan, nomor registrasi dari Kemendagri telah terbit sekitar lima hari lalu. Dengan demikian, tahapan panjang yang harus dilalui perda tersebut kini semakin mendekati garis akhir.
“Sekarang tinggal menunggu hari baik untuk tanda tangan gubernur dan itu bisa terlaksana,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Ia menjelaskan, pembahasan Perda ASK telah melalui proses panjang sejak Mei 2025. Dalam perjalanannya, regulasi tersebut mengalami tiga kali revisi selama proses fasilitasi dan harmonisasi di Kemendagri.
Salah satu perubahan paling mendasar adalah nomenklatur judul, dari Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) menjadi Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Menurut Suyasa, perubahan tersebut dilakukan karena istilah ASKP belum memiliki rujukan yang jelas dalam regulasi di tingkat pusat. Sementara istilah ASK telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
“Yang paling radikal revisinya ya perubahan judul dari ASKP ke ASK,” ujarnya.
Suyasa mengatakan, sebagian besar aspirasi pelaku transportasi dan berbagai komponen masyarakat telah diakomodasi dalam perda tersebut. Bahkan, proses pembahasannya turut dikawal perwakilan driver, perusahaan transportasi, serta elemen masyarakat hingga ke tingkat kementerian di Jakarta.
Ia berharap, setelah resmi ditetapkan dan diberlakukan, Perda ASK dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan transportasi pariwisata di Bali.
Namun, Suyasa mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
“Sebagus apa pun perda, kalau pelaksanaannya tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, pengawasan dan pelaksanaannya harus berjalan sinkron agar tidak terjadi persoalan di lapangan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Perjuangan Driver Kawal Perda hingga Kemendagri
Perjuangan mendapatkan kepastian regulasi ini bukan tanpa hambatan. Perda ASK sebelumnya telah disahkan DPRD Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali pada 28 Oktober 2025. Namun, proses fasilitasi dan harmonisasi di Kemendagri berlangsung cukup alot sehingga penetapan dan pengundangannya tertunda.
Situasi tersebut membuat Forum Driver Perjuangan Bali beberapa kali mendatangi Kantor Gubernur Bali dan DPRD Bali. Mereka mendesak pemerintah daerah agar segera menuntaskan proses administrasi dan memperjuangkan terbitnya nomor registrasi dari Kemendagri.
Bagi para driver, keberadaan Perda ASK sangat penting untuk menjawab persoalan tata kelola transportasi pariwisata di Bali yang selama ini dinilai masih diwarnai berbagai pelanggaran.
Mulai dari kendaraan tanpa pelat nomor, penggunaan pelat luar daerah, standar pelayanan yang rendah hingga persoalan kriminalitas yang dikhawatirkan dapat merusak citra pariwisata Bali.
Kini, setelah nomor registrasi Kemendagri resmi terbit, perjuangan Forum Driver Perjuangan Bali memasuki babak baru. Harapan terhadap hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan bagi pelaku transportasi pariwisata di Bali semakin dekat.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan Perda ASK benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan sekadar menjadi regulasi di atas kertas.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

