Objek Perkara Sama, Pasal Berbeda: GPS Soroti Dua Putusan Praperadilan Made Daging
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Persoalan hukum dalam perkara mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kembali menjadi sorotan dalam sidang praperadilan jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Dalam persidangan yang menghadirkan agenda Duplik Termohon, pemeriksaan saksi, ahli, serta bukti-bukti surat tersebut, kuasa hukum I Made Daging, Gede Pasek Suardika (GPS), menyoroti persoalan mendasar terkait dua putusan praperadilan sebelumnya. Menurutnya, terdapat kesamaan subjek, objek, lokasi, waktu kejadian hingga alat bukti, tetapi menggunakan pasal berbeda dan sama-sama dinyatakan sah oleh pengadilan.
Tim kuasa hukum I Made Daging terdiri dari Berdikari Law Office yang dipimpin Gede Pasek Suardika bersama Kadek Cita Ardana Yudi dan tim, serta Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali yang dipimpin I Made Ariel Suardana (IMAS) bersama tim.
Usai persidangan, GPS mengapresiasi keterangan para ahli, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon atau Polda Bali. Menurutnya, persidangan kali ini membuka ruang diskusi dan pendalaman hukum yang cukup penting, terutama terkait penerapan KUHAP lama maupun KUHAP baru dalam perkara yang dinilainya jarang terjadi.
“Kita bisa membuka ruang-ruang dari sisi KUHAP dan KUHAP kita yang baru, yang memang kasusnya juga jarang,” ujar GPS.
GPS kemudian mengungkap persoalan yang menjadi perhatian pihaknya, yakni adanya dua putusan praperadilan yang sama-sama menyatakan penetapan tersangka terhadap Made Daging sah, meskipun menggunakan ketentuan pasal berbeda.
Ia menjelaskan, dalam dua perkara tersebut, subjek hukumnya sama, yakni Made Daging. Objek perkaranya juga berkaitan dengan penerbitan surat yang sama, termasuk lokus, tempus delicti, alat bukti hingga peristiwa yang dipersoalkan.
Namun, dalam putusan pertama, penetapan tersangka dinyatakan sah dengan menggunakan Pasal 421 dan Pasal 83. Sementara dalam putusan berikutnya, penetapan tersangka dinyatakan sah dengan menggunakan Pasal 391 dan Pasal 392.
“Ini belum pernah terjadi. Jadi, itu terjadi di PN Denpasar. Nah, karena itulah kemudian kita berharap, karena ini belum pernah terjadi, terlepas dari ada tindakan permohonan, penyidik melakukan permohonan praperadilan, tapi kita melihat ada dua putusan Pengadilan Negeri Denpasar,” ungkapnya.
Menurut GPS, kondisi tersebut memunculkan persoalan kepastian hukum yang harus mendapatkan perhatian serius dari hakim.
Pihaknya mempertanyakan bagaimana penyelesaian hukum apabila terdapat dua putusan praperadilan yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, tetapi berkaitan dengan subjek dan objek perkara yang sama.
“Apa penyelesaiannya? Kan dua-duanya ini statusnya kalau kita ngomong putusan, tadi ahli mengatakan bahwa seluruh putusan praperadilan wajib ditaati. Kan tadi ahli juga menyebut itu, dua-duanya wajib ditaati. Dan itu sifatnya inkrah. Artinya berkekuatan hukum tetap. Nah, ini ada dua. Lalu ini bagaimana penyelesaiannya?” kata GPS.
Ia berharap hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang mampu menghadirkan kepastian dan keadilan, sekaligus mencegah kemungkinan seseorang kembali ditetapkan sebagai tersangka melalui penerapan pasal berbeda atas objek peristiwa yang sama.
GPS juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip nebis in idem, yakni prinsip hukum yang pada dasarnya melarang seseorang diadili kembali atas perkara yang sama dalam kondisi yang memenuhi ketentuan hukum tersebut.
Sebagai ilustrasi, GPS mengutip contoh yang disampaikan ahli Termohon mengenai peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan di tempat serta waktu yang sama. Dalam ilustrasi itu, perkara pembunuhan telah disidangkan dan diputus terlebih dahulu. Belakangan diketahui terdapat perbuatan pemerkosaan yang sebelumnya belum terungkap.
Menurut GPS, ahli memberikan gambaran bahwa perkara yang belakangan diketahui tersebut dapat menghadapi persoalan nebis in idem.
Namun, GPS menegaskan bahwa perkara Made Daging memiliki karakteristik berbeda karena yang dipersoalkan pihaknya adalah perbuatan yang sama, yakni penerbitan surat pada 8 September 2020, tetapi penetapan tersangkanya menggunakan pasal berbeda.
Karena itu, pihaknya berharap hakim dapat memberikan solusi melalui putusan praperadilan jilid III ini, termasuk membuka ruang pertimbangan hukum yang dapat menjadi yurisprudensi apabila terdapat kekosongan norma.
“Nanti warga negara itu bisa saja suka-suka penyidik. Mau dia hentikan, mau dia tersangkakan lagi, hentikan lagi, tersangkakan lagi, itu akan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini berbahaya bagi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum yang disebut oleh ahli dari Termohon, itulah tujuan hukum yang utama,” tegasnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum I Made Daging lainnya, I Made Ariel Suardana (IMAS), menyampaikan bahwa pihaknya menghadirkan satu orang saksi fakta dan satu orang ahli dalam persidangan tersebut.
Menurut IMAS, saksi fakta yang dihadirkan menerangkan bahwa Made Daging telah menjalani pemeriksaan berulang kali dengan objek persoalan yang sama, yakni terkait surat yang diterbitkan.
“Jadi, saksi kita sudah menerangkan atas perkara yang istilahnya sudah pernah ada putusan peradilan,” kata IMAS.
Selain saksi fakta, Pemohon juga menghadirkan ahli hukum pidana bernama Remaer dari Universitas Pancasakti.
IMAS menjelaskan, ahli Pemohon menilai terdapat kecacatan dalam penghentian penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Bali. Salah satu yang dipersoalkan adalah penggunaan dasar Restorative Justice (RJ), yakni Pasal 83 dan Pasal 84, padahal menurut pihak Pemohon tidak pernah ada perdamaian antara Made Daging dengan pelapor.
“Perdamaian nggak pernah ada, kok pasal itu dipakai? Lalu, dia juga tidak mencantumkan putusan peradilan sebagai dasar hukum. Yang dibenarkan juga oleh Ahli Termohon, Ibu Bunga ini,” ujar IMAS.
Ia menyebutkan, ahli Pemohon secara tegas menilai penghentian penyidikan tersebut mengandung cacat yuridis. Sementara ahli Termohon, Dewi Bunga, juga mengakui adanya kecacatan, meskipun menurut IMAS ahli tersebut lebih menekankan pada aspek administratif dan belum secara tegas menyebutnya sebagai cacat yuridis.
IMAS juga menyoroti aspek formal penghentian penyidikan yang menurutnya harus diuji oleh hakim.
Ia berpendapat, penghentian penyidikan seharusnya didasarkan pada alasan demi hukum dan kedaluwarsa, bukan menggunakan mekanisme Restorative Justice yang mensyaratkan adanya proses penyelesaian tertentu.
“Oleh karena itu, hakim wajib memeriksa formalistiknya juga, bahwa penghentian penyidikan itu bukan karena RJ (Restorative Justice), tapi penghentian karena demi hukum dan kedaluwarsa,” jelasnya.
Menurut IMAS, keterangan kedua ahli juga menjadi bagian penting dalam menguji persoalan pemeriksaan dan penyidikan berulang terhadap objek perkara yang sama.
Polda Bali Tidak Ajukan Duplik, Perbedaan Tafsir Pasal 161 Jadi Sorotan
Di sisi lain, perwakilan Tim Bidang Hukum Polda Bali selaku Termohon, AKBP I Nyoman Gatra, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengajukan Duplik dalam persidangan tersebut.
Ia menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada tiga pertimbangan.
Pertama, pihak Termohon sependapat dengan arahan hakim sejak awal bahwa praperadilan merupakan proses peradilan cepat sehingga penyampaian replik dan duplik bukan merupakan tahapan yang wajib dilakukan. Hakim juga telah mengarahkan agar argumentasi para pihak diperkuat melalui kesimpulan.
Kedua, setelah Pemohon diberikan kesempatan menyampaikan replik, Termohon menilai tidak terdapat substansi baru yang perlu ditanggapi melalui duplik.
Ketiga, pihaknya berkomitmen mengikuti arahan hakim untuk memperkuat argumentasi dalam kesimpulan yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
Terkait keterangan ahli hukum pidana, Nyoman Gatra mengungkapkan adanya perbedaan penafsiran, khususnya mengenai Pasal 161 tentang pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
Menurutnya, ahli Pemohon menafsirkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut memungkinkan pengujian dilakukan tidak hanya oleh pelapor, korban, atau kuasa hukumnya.
Sementara itu, ahli Termohon berpendapat bahwa hukum pidana menganut prinsip lex stricta, yakni ketentuan hukum harus ditafsirkan secara ketat sesuai rumusan yang tertulis dalam undang-undang.
“Nah, kalau dari ahlinya Pemohon, kata ‘dapat’ itu bisa dilakukan di luar dari yang tiga itu tadi: pelapor, korban, dan kuasanya,” kata Nyoman Gatra.
Sebaliknya, ahli Termohon berpandangan bahwa ketentuan tersebut harus dibaca sesuai bunyi pasalnya dan tidak diperluas melalui penafsiran.
“Stricta itu berarti tidak boleh ditafsirkan, harus sesuai dengan apa yang dimuat di redaksi dari Pasal 161 itu,” pungkasnya.
Persidangan praperadilan jilid III Made Daging selanjutnya memasuki tahapan kesimpulan dari para pihak. (Ist)

