Pernyataan Yusril Soal Korupsi Bukan Extraordinary Crime Dinilai Nyleneh, Pengamat: Jangan Lupa Spirit Reformasi
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menyebut korupsi bukan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam perspektif hukum internasional, menuai kritik keras.
Pengamat Ekonomi Politik yang juga mantan Anggota Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004, Jro Gde Sudibya, menilai pernyataan tersebut sebagai “nyeleneh” dan bertentangan dengan spirit gerakan reformasi 1998.
“Jusril sebagai penulis naskah pidato Pak Harto bidang hukum, yang kemudian menyeberang melawan beliau, yang pertama-tama menyampaikan ke kalangan aktivis bahwa Pak Tua (Soeharto) akan segera mengundurkan diri. Jusril yang cerdas dan dengan ingatan kuat tentu tidak terhapus dari memorinya, kesepakatan dalam gerakan reformasi bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa,” ujar Jro Gde Sudibya dalam keterangannya kepada http://metrobali.co.id, Senin malam (27/10/2026).
Menurut Jro Gde, dari kesepakatan itulah lahir motto di kalangan aktivis reformasi: extra ordinary crimes need extra ordinary actions. Spirit tersebut yang kemudian melatari lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“28 tahun bukanlah waktu yang lama, masak Prof. Jusril lupa? Atau mungkin ada motif lain?” tegas Jro Gde.
Konteks Pernyataan Yusril
Diketahui, Prof. Yusril sebelumnya menyampaikan pernyataan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Yusril menilai istilah extraordinary crime hanya ada di penjelasan UU Tipikor, namun secara hukum internasional tidak termasuk kejahatan luar biasa.
Yusril juga mendukung rencana revisi UU Tipikor yang diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, agar definisi korupsi diselaraskan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) dan lebih fokus pada penyuapan (bribery).
Pakar Hukum Tata Negara Kok Melemahkan?
Jro Gde Sudibya menilai, jika seorang pakar hukum tata negara ternama punya indikasi sebagai aktor pelemahan upaya pemberantasan korupsi, hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tentang negara hukum. “Meminjam ungkapan orang Minang, ngeri nian hidup di negeri awak,” ujarnya.
Jro Gde Sudibya mengingatkan, Indonesia nyaris bangkrut karena korupsi yang sudah gila-gilaan dan nyaris menjadi budaya.
“Banyak orang menikmatinya kalau ada kesempatan tanpa rasa malu dan rasa bersalah. Pelakunya nyaris tak tersentuh oleh hukum bagi mereka yang punya kuasa dan atau akses penuh ke kekuasaan,” katanya.
Merujuk pada pandangan Farid Gaban dkk dalam buku RESET INDONESIA, korupsi paling berbahaya adalah state craft corruption, yaitu korupsi atas nama negara untuk kepentingan kolusi penguasa-pengusaha yang punya daya rusak dahsyat bagi masa depan bangsa.
“Kemudian muncul pendapat nyleneh Prof. Yusril sebagai pakar hukum tata negara dan Menko di bidang hukum, bahwa korupsi bukan kejahatan luar biasa. Indikasi krisis hukum menuju puncaknya, sebagai warga negara kita mesti siap mental menghadapinya,” tutup Jro Gde.
Hingga berita ini diturunkan, Menko Yusril dalam pernyataan terbarunya pada Senin (26/10/2026) juga menjelaskan bahwa pemerintah justru ingin memperluas definisi korupsi untuk mencakup praktik under-invoicing dan pencurian ikan yang merugikan perekonomian negara ratusan triliun rupiah per tahun.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

