Babak Baru Kasus Dugaan Penghilangan Asal Usul Anak Kini Bergulir di Pengadilan, Dokter Karina Candra ‘Melawan’ Ditetapkan Tersangka
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Ibu muda yang juga seorang dokter, berinisial KC dan sang ibu berinisial LJL, yang menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan asal usul anak oleh Polresta Denpasar, melakukan perlawanan.
Melalui kuasa hukumnya Siti Sapurah, SH, alias Ipung, pihak dokter KC melayangkan gugatan praperadilan ke PN Denpasar, terkait penetapannya sebagai tersangka.
Selasa (27/10), sidang perdana Praperadilan tersebut digelar di PN Denpasar dengan tergugat penyidik Polresta Denpasar.
Dalam gugatannya pada sidang yang dipimpin hakim tunggal RR. Diah Poernomojekti, SH, tersebut, Ipung selaku kuasa hukum dokter KC menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka diduga cacat prosedur.
“Sejak awal penyidikan, tanggal 10 Maret 2026, klien kami tidak pernah ditanya apakah akan mengajukan saksi meringankan, saksi menguntungkan dan saksi ahli. Hanya satu kali dipanggil, langsung gelar perkara dan jadi LP (Laporan Polisi,” terang Ipung, usai sidang kepad awak media.
Demikian pula Pada panggilan kedua, hal serupa kembali terjadi, hingga kedua anak dan ibu itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya ingin katakan, penetapan kedua terangka ini terburu-buru. Seperti mengejar target, karena pada tanggal 31 Agustus 2026, ada putusan perdata antara dokter KC dan pelapor,” ujar Ipung.
Nah, karena pihak pelapor kalah, dan putusan diundur ke tanggal 7 September 2026, Ipung menduga pihak pelapor merapat ke penyidik.
Sehingga pada tanggal 2 September 2026, sudah ada penetapan tersangka, dan surat pemanggilan tersangka pada 8 September 2026.
“Luar biasa kan. Ini yang menurut kami sangat mengejutkan, buat kamu yang sudah dua puluh tahun mendampingi seorang klien,” imbuh advokat yang juga aktivis pembela perempuan dan anak tersebut.
Hal itu lah yang ingin dibuktikan pihak penggugat dalam praperadilan tersebut. Apalagi, ada kasus perdata antara kedua belah pihak yang juga masih berlangsung di PN Denpasar.
“Ini lah yang kami ingin uji di sidang praperadilan. Apakah jika masih ada perkara perdata, maka perkara pidana bisa dilanjutkan. Karena harusnya ditangguhkan,” pungkas Ipung.
Dijelaskan, salah satu dalil yang diajukan penggugat adalah mengenai pasal 401 KUHP
tentang penggelapan asal usul anak, sesuai pasal 55 UU Perkawinan adalah akte kelahiran anak, yang sampai saat ini tidak ada.
“Yang dipermasalahkan adalah status dokter KC yang belum menikah di KTP. Kenapa belum berubah, karena Akte Nikah ditahan oleh suami. Dan kami sudah mengirimkan somasi ke Reiner (suami dokter KC), pasca kami buat laporan pasal 486 KUHP di Polda Bali, dan akte nikah itu sudah dikembalikan ke klien kami,” ungkap Ipung.
Sidang akan berlanjut Rabu (28/10/2026) dengan agenda pembacaan replik dan duplik, dengan pihak penggugat telah menyiapkan 44 surat bukti beserta saksi ahli.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

