Menanggapi tulisan A.A.GN. Ari Dwipayana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, di Bali News.ID yang diposting pada 20 Oktober 2026 pukul 12.15:

Membaca keseluruhan isi tulisan tersebut, ada satu hal yang sangat krusial, yaitu pemahaman A.A.GN. Ari Dwipayana tentang Agama Hindu Dharma yang perlu dipertanyakan. Apakah ia memahami Agama Hindu Dharma sama atau bagian dari Hindu (India)? Bila yang ia pahami bahwa Agama Hindu Dharma itu sama atau bagian dari Hindu (India), maka ia tidak akan melihat adanya infiltrasi dari sampradaya dan bahayanya infiltrasi itu terhadap eksistensi Hindu Dharma. Dan juga ia tidak akan melihat bahwa infiltrasi itu merupakan pelanggaran terhadap aturan dan kerukunan kehidupan beragama di Indonesia.

Pemahaman seperti ini menjangkiti beberapa intelektual etnis Bali, yang menyebabkan mudahnya penyebaran sampradaya asing serta pengkonversian umat Hindu Dharma menjadi pengikut sampradaya asing. Dua sampradaya asing yang melakukan infiltrasi secara masif dan terstruktur rapi adalah Hare Krishna dalam wadah ISKCON dan SAKKI, serta Sai Baba dalam wadah Sai Study Group.

Berangkat dari hal ini, saya mengoreksi apa yang ditulis oleh AAGN Ari Dwipayana tersebut dengan tujuan agar umat Hindu Dharma tidak bingung, tidak terkecoh, dan tidak terpleset mengikuti pemahaman yang didasarkan pada keyakinan yang berbeda dengan Agama Hindu Dharma:
1. Hakikat dan Akar Sejarah Agama Hindu Dharma Nusantara

Tentang Agama Hindu Dharma yang sering dikatakan dengan istilah Agama Hindu Nusantara. Awalnya di tahun 1958, nama resmi yang dipakai adalah Agama Hindu Bali. Agama ini berasal dari tatanan kehidupan religius dan spiritual masyarakat di Pulau Bali yang telah ada sejak sebelum zaman kerajaan pra-Islam di Nusantara. Kala itu memang tidak memakai nama agama, tetapi berupa Ageman Siwa Buddha, Gama Tiga, dan di zaman akhir Prabu Airlangga disebut Gama Tirta. Ketika Majapahit runtuh, hampir seluruh Nusantara berubah secara bertahap memeluk agama baru, tetapi di Bali dan sebagian Lombok Barat, masyarakat masih kukuh dengan ageman warisan leluhur Nusantara. Ageman leluhur Nusantara ini adalah Dharma Abadi / Sanatana Dharma yang turun di batin suci para Rsi di Nusantara. Pemakaian nama Hindu Bali saat itu bertujuan agar tatanan kehidupan religius dan spiritual masyarakat Bali tidak dikelompokkan ke dalam kelompok kepercayaan—seperti yang dialami ageman leluhur Nusantara di luar Bali, yaitu Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, dll.

-2. Infiltrasi Sampradaya Bukan Sekadar Perbedaan Pandangan Biasa

Di awal tulisannya, AAGN Ari Dwipayana melihat terjadi perpecahan internal karena perbedaan pandangan. Hal ini tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “beda pandangan” tersebut. Padahal, dalam upaya rekonsiliasi sebelum Mahasaba XIII atau setelah Mahasaba Luar Biasa PHDI sampai tahun 2025, sudah disebutkan dengan jelas bahwa permasalahannya adalah infiltrasi sampradaya asing yang tidak mendapat respons dari PHDI. Malahan ada kecenderungan PHDI justru mengakomodir infiltrasi tersebut. Tentu ini bukan sekadar beda pandangan tentang apa itu sampradaya. Kalau ini yang disebut beda pandangan oleh AAGN Ari Dwipayana, artinya ia tidak paham dengan Agama Hindu Dharma. Dasar suatu agama adalah keyakinan, sradha, dan keimanan. Ketika di tatanan beragama, Agama Hindu Dharma memiliki keyakinan/sradha yang berbeda dengan sampradaya asing tersebut, apakah boleh kita katakan itu hanya beda pandangan? Ketika mayoritas umat Hindu Dharma terkonversi menjadi pengikut sampradaya, tentu mereka meyakini para pendiri/guru sampradaya sebagai inkarnasi Tuhan, tempat ibadah mereka tidak lagi di Pura atau Merajan, hari suci mereka tidak lagi Saraswati, Tumpek, Pagerwesi, Galungan, Siwaratri, dan Nyepi, yadnya mereka tidak lagi memakai sarana bebantenan, tidak ada Panca Yadnya, dan tidak ada Kerangka Dasar (Tatwa, Susila, dan Upacara). Nah, apakah ini hanya sebatas beda pandangan?

Baca Juga  Lima Finalis Adu Gagasan di Tahap Akhir Penilaian Adhyasta Prajaniti 2025

-3. Fungsi Fundamental PHDI sebagai Majelis Tertinggi Umat Beragama

Pernyataan sikap PHDI Pemurnian yang dimaknai setengah hati untuk rekonsiliasi adalah interpretasi A.A.GN. Ari Dwipayana yang memandang PHDI itu sebagai organisasi biasa, bukan Majelis Tertinggi Umat Beragama Hindu Dharma. Dimana Majelis Tertinggi Umat Beragama Hindu Dharma, PHDI adalah institusi yang menentukan apakah suatu ajaran merupakan bagian dari Hindu Dharma atau bukan, apakah sampradaya termasuk sebagai bagian Hindu Dharma atau tidak, serta membuat keputusan-keputusan tentang tata cara yadnya, dll., yang terkait dalam Agama Hindu Dharma. Keputusan PHDI yang salah berpotensi memunahkan Agama Hindu Dharma secara perlahan, hingga hanya tinggal sejarah saja, seperti punahnya Majapahit. Oleh karena itu, makna pernyataan sikap PHDI Pemurnian bukanlah untuk rekonsiliasi seperti halnya organisasi politik yang sedang pecah, melainkan untuk pembersihan PHDI dari unsur sampradaya dan pemurnian Agama Hindu Dharma dari kontaminasi ajaran asing. Artinya, untuk menjaga rumah besar PHDI agar tidak dirubah menjadi rumah besar sampradaya yang kemudian berpotensi memunahkan Hindu Dharma. Bukan bertujuan rekonsiliasi untuk mendapatkan posisi di dalam PHDI. Yang paling utama adalah agar PHDI bersih dari sampradaya.

-4. Kesinambungan Sikap PHDI dan Ancaman Kehancuran Sradha Umat

Ada dua kali pernyataan sikap PHDI yang memiliki kesinambungan satu dengan yang lain, yang dikeluarkan sebelum Mahasaba XIII dan setelah Mahasaba XIII. Hal ini tidak dipahami sama sekali oleh A.A.GN. Ari Dwipayana, atau ia mengabaikan isi kedua pernyataan sikap tersebut dan hanya berpikir bahwa PHDI harus bersatu dalam satu rumah besar karena itu sudah keputusan Mahasaba XIII yang patut dihormati dan diikuti tanpa reserve untuk mewujudkan persatuan. Kalau dasar berpikirnya adalah organisasi politik yang sedang pecah, memang betul apa yang ia katakan itu. Namun, bila dasar berpikir ini yang dipakai untuk melihat dualisme PHDI, itu adalah suatu kekeliruan besar. Akan sangat keliru bila cara-cara organisasi massa atau politik dijadikan dasar bagi Majelis Umat Beragama, terutama PHDI. Memang persatuan itu sangat penting untuk membuat umat bersatu dan tidak bingung, tetapi ketika persatuan itu membuka jalan bagi pemunahan ajaran Agama Hindu Dharma—atau persatuan itu sebagai jalan yang mulus untuk pengkonversian umat Hindu Dharma menjadi sampradaya—tentu hal ini, jika dilihat dari kacamata Agama Hindu Dharma, adalah dasar berpikir yang keliru besar. Memunahkan ajaran Agama Hindu Dharma dari Indonesia juga akan menghilangkan Panca Sradha. Hilangnya Panca Sradha akan menghilangkan Panca Yadnya. Dan ketika Panca Yadnya hilang, maka Bali akan hancur. Hal ini telah dibuktikan oleh perjalanan Rsi Markandeya di masa lalu. Dalam Purana Besakih, ada bait yang berkaitan dengan perusakan Bali: “Bila Besakih rusak, maka Bali akan rusak pula.” Nah, ketika tidak lagi dilakukan Panca Yadnya, Besakih akan rusak, dan Bali pun akan rusak pula.

Baca Juga  Usai Jalani Pidana 18 Tahun, WNA Australia Pemilik 1,7 Kg Sabu 'Diusir dari Bali'

-5. Buntunya Komunikasi dan Urgensi Penolakan Sampradaya Asing

Komunikasi dan sikap Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. Persoalan dualisme PHDI terjadi karena infiltrasi sampradaya, ditambah buntunya komunikasi dua arah antara PHDI Pusat sebelumnya di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tanaya dengan semua pihak yang menentang infiltrasi sampradaya asing. Bahkan, surat-surat dari 28 PHDI Provinsi di seluruh Indonesia tentang keprihatinan dan permintaan respons atas maraknya unjuk rasa di Bali menolak infiltrasi sampradaya asing tidak mendapat tanggapan sama sekali. Buntunya komunikasi ini dan kondisi PHDI Pusat yang membahayakan eksistensi Agama Hindu Dharma akhirnya memicu 23 PHDI Provinsi melakukan Mahasaba Luar Biasa, sesuai dengan mandat Anggaran Dasar PHDI Pasal 30. Ketika Ketua Umum Panitia Mahasaba XIII kemudian membuka komunikasi yang buntu ini dan melakukan pendekatan kepada Ketua Pengurus Harian PHDI Pemurnian Pusat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, tentu itu hal yang sangat baik dan merupakan harapan yang selalu diusahakan oleh PHDI Pemurnian selama ini—yang tidak pernah mendapat sambutan positif oleh PHDI Pusat di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tanaya, kecuali PHDI Pemurnian mau meminta maaf dan tidak mempermasalahkan sampradaya asing. Dalam komunikasi antara Ketua Umum Panitia Mahasaba XIII dengan beberapa pengurus PHDI Pemurnian yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama Ketua Pengurus Harian PHDI Pemurnian Pusat, masalah utama yang dikemukakan dari pihak PHDI Pemurnian adalah infiltrasi sampradaya, dan pihak PHDI Pemurnian meminta dengan gamblang agar PHDI bersih dari anasir sampradaya. Secara eksplisit atau melalui gentlemen’s agreement, Ketua Umum Panitia Mahasaba XIII sependapat untuk menolak sampradaya asing di PHDI. Nah, jika kemudian A.A.GN. Ari Dwipayana menyatakan hal itu sebagai komunikasi sepihak yang perlu dikonfirmasikan, sepatutnya ia melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tanggapannya tentang Pernyataan Sikap PHDI Pemurnian lebih tepat pemaknaannya.

-6. Integritas Sabha Pandita dan Bahaya Diksa Massal Perguruan Asing

AAGN Ari Dwipayana menyatakan bahwa Sabha Pandita memiliki kedudukan penting dalam memberikan tuntunan spiritual dan keagamaan. Dengan pernyataan ini, mestinya ia paham kalau Sabha Pandita harus diisi oleh Sulinggih yang lahir dari tradisi keagamaan Hindu Dharma; tentu akan menjadi janggal jika Sulinggih atau Pandita berasal dari keyakinan yang berbeda dengan Hindu Dharma. Mengapa dalam pernyataan sikap PHDI Pemurnian dipersoalkan 6 Pandita dari Veda Poshana Ashram? Karena jelas dalam buku Pedoman Garis Perguruan Veda Poshana Ashram dinyatakan:
Menyatakan sejalan dengan misi ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba.
Membentuk perguruan Sulinggih baru yang tidak mengikuti tradisi Hindu Dharma yang ada, sehingga sasana kesulinggihan yang menjadi tuntunan para Sulinggih Hindu Dharma Dresta Bali ditinggalkan, tetapi menggunakan gegelaran dan memuput upacara Sulinggih Hindu Dharma Dresta Bali.
Pelanggaran yang paling krusial adalah pelaksanaan diksa massal.
Di sini jelas bahwa dasar Veda Poshana Ashram adalah sampradaya asing Sai Baba. Jika hal ini dibenarkan, kesulinggihan Hindu Dharma akan keluar dari pakem kesulinggihan berbasis batin yang ada di tingkat wanaprasta atau biksuka, dan ini berbahaya karena akan memunculkan banyak kelompok/perguruan yang melahirkan Sulinggih dengan diksa “semau gue”. Dalam hal ini, institusi yang memegang peran penting adalah PHDI, baik PHDI hasil Mahasaba XIII maupun PHDI Pemurnian. Karena PHDI Mahasaba XIII belum bersih dari sampradaya, PHDI Pemurnian hadir sebagai mitra yang mendukung komitmen Ketua Pengurus Harian PHDI Mahasaba XIII untuk menolak sampradaya di PHDI.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kinerja Bank BPD Bali Tepat Usia 64, Paparkan 6 Pilar Penguatan Selaras Pembangunan Bali

-7. Pengawasan Etika Sulinggih dan Sesana Dharma Adyaksa

Tentang Dharma Adyaksa yang mengumbar postingan di media sosial dengan perilaku yang tidak sesuai dengan Sesana Sulinggih Hindu Dharma Dresta Bali. Padahal, Dharma Adyaksa tersebut adalah seorang Sulinggih Hindu Dharma Dresta Bali. AAGN Ari Dwipayana menyatakan bahwa hal tersebut perlu pembuktian. Pertanyaan saya untuk A.A.GN. Ari Dwipayana: apakah postingan di media sosial dari Dharma Adyaksa tersebut belum bisa dianggap sebagai bukti yang faktual? Apakah ia paham dengan Sesana Sulinggih Hindu Dharma Dresta Bali? Tanggapannya yang panjang lebar tidak menyinggung sedikit pun tentang Sesana Sulinggih ini. Jika kita menanggapi dengan alur pemikiran intelektual yang hanya mengacu pada organisasi sosial kemasyarakatan atau politik, tentu analisisnya akan menjadi bias, gagal menempatkan PHDI sebagai Majelis Umat Beragama yang mampu ngajegang Agama Hindu Dharma, dan bahkan membuat kehidupan beragama menjadi kering secara spiritual.

-8. Filosofi Pembersihan “Gulma” untuk Pemurnian PHDI

Mengutip apa yang disampaikan oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia dalam acara Mejaya-jaya Pengurus PHDI Masa Bakti 2026–2031 dan Simakrama dengan pemangku kepentingan dan kebijakan di Bali:
– “Pak Nyoman, ketemu saya di kantor, apa yang kita bicarakan, tolong dilaksanakan.”
– “Agar dikaji definisi dari nama PHDI, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia.”
– “Untuk kembali kepada PHDI itu, sama dengan diri kita; paling tidak tiga bulan atau setahun sekali dilakukan check-up. Kalau ada penyakit, penyakitnya disembuhkan, baru kita minum vitamin.”
– “Sama seperti kita bertani, kalau rumput atau gulma itu dibiarkan lalu kita pupuk, maka yang akan tumbuh adalah gulma itu, padinya akan mati. Maka sebelum melaksanakan pemupukan, semua rumput dan gulma itu harus dibersihkan dulu, sehingga bila dipupuk, padinya akan tumbuh subur.”

Nah, hal ini agar dipahami dengan hati yang jernih dan sejuk oleh AAGN Ari Dwipayana, bahwa Ketua Pengurus Harian PHDI Pemurnian tidak memimpin PHDI Pemurnian untuk mencari kekuasaan, menginginkan dualisme tetap berjalan, atau melakukan rekonsiliasi bersyarat. Tidak demikian halnya jika kita mampu memahami makna yang terkandung dari ucapan beliau tersebut.