Bangsa Ini Kehilangan Kejernihan dalam Melawan Korupsi
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Korupsi telah menjadi “budaya”, hampir dinikmati oleh semua warga yang berkesempatan untuk melakukannya, tanpa rasa bersalah dan rasa malu dan bahkan di sana-sini dipamerkan dengan bangga hati.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Kamis 22 Oktober 2026.
Ambil satu contoh pendirian Danantara yang rencananya menjadi SWF (Soverign Wealth Firm), perusahaan investasi kelas dunia. dalam proses pendiriannya sarat dengan wacana yang oleh publik dinilai sebagai upaya untuk “ngakali” penegakan hukum.
Dikatakan, wacana tentang: kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN bukanlah kekayaan negara.
Menurut Jro Gde Sudibya, Pimpinan Danantara tadinya diwacanakan bukan pejabat negara, sehingga bebas dari tuntutan hukum jika punya indikasi
melakukan salah guna kekuasaan.
Dikatakan, Pejabat Danantara yang melakukan tindakan korporasi, jika mengalami kerugian dibebaskan dari tuntutan hukum.
Di mana, wacana tentang Danantara hanya akan diaudit oleh Akuntan publik swasta, bukan oleh BPK dan BPKP.
” Wacana “nyleneh” ini, publik tidak lagi tahu bagaimana kelanjutannya setelah ada protes keras publik,” katanya.
Dikatakan, dalam UU No.4/2026 Tentang P2SK, Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Danantara bisa menghimpun dana yang bebas dari tuntutan hukum: pidana, perdata, pajak, berarti pula bisa menghimpun dana dengan indikasi “money laundring”, tindak pidana pencucian uang.
“Dalam korupsi, negara ini mengalami paradoks kritis, critical paradox, negara nyaris runtuh akibat korupsi, tetapi kekuasaan selalu mencari celah sehingga korupsi tetap berlangsung melalui celah hukum yang direkayasa,” katanya.
“Indikasi dari krisis hukum yang akut, daya rusaknya lebih hebat dari krisis ekonomi dan krisis politik,” ujar Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

